Repelita Jakarta - Polemik mengenai bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah yang diduga beroperasi tanpa pengawasan bea cukai dan imigrasi kembali memicu perdebatan sengit di kalangan publik.
Kontroversi ini membuat rekaman video lama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang menyampaikan keluhan mendalam soal dampak eksploitasi nikel menjadi sorotan utama di media sosial pada Kamis 27 November 2025.
Dalam rekaman tersebut, Anwar Hafid menyoroti ketidakseimbangan antara pendapatan negara yang mencapai Rp570 triliun dari pajak industri smelter di wilayahnya dengan alokasi Dana Bagi Hasil yang hanya Rp200 miliar setiap tahun.
Ia menggambarkan kondisi daerahnya yang mengalami kerusakan lingkungan parah akibat aktivitas tambang nikel yang masif, dengan lahan dan ekosistem hancur di berbagai titik.
Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada April 2025, di mana Anwar Hafid menekankan bahwa provinsinya menjadi penyumbang defisit besar bagi negara meski kontribusinya terhadap ekonomi nasional sangat signifikan.
Kini, di tengah isu bandara IMIP yang dianggap sebagai enklave asing, video tersebut dibagikan ulang secara luas untuk mengkritik ketidakadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Banyak warganet menyoroti bagaimana eksploitasi nikel oleh perusahaan asing seperti IMIP tidak memberikan manfaat proporsional bagi masyarakat lokal yang menanggung beban sosial dan lingkungan.
Pemerintah pusat melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan telah ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti keluhan tersebut guna memastikan kedaulatan negara di kawasan industri.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengerahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk melakukan inspeksi dan latihan operasi di lokasi bandara IMIP.
Politisi dari berbagai fraksi seperti PDIP dan Demokrat menyerukan penegakan hukum ketat terhadap operasional bandara privat yang diduga melanggar yurisdiksi negara.
Eks pejabat Polri seperti Komjen Purn Susno Duadji juga ikut mengomentari, mempertanyakan keterlibatan pejabat tinggi dalam pembiaran masalah serupa di PT IMIP.
Analis politik Hendri Satrio menambahkan bahwa jika terbukti melanggar, pemerintah harus segera membubarkan operasional bandara untuk menjaga integritas wilayah.
Editor: 91224 R-ID Elok.(*)
