Repelita Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urbaningrum ikut mengomentari kontroversi nasional mengenai bandara yang dimiliki PT Indonesia Morowali Industrial Park di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah yang diduga beroperasi secara tidak resmi dan melanggar aturan.
Ia mendesak pemerintah untuk segera memeriksa dan menindak jika terbukti ada penyimpangan prosedur dalam pengelolaan fasilitas penerbangan tersebut.
Ada bandara ilegal. Ini dulu siapa kasih ijin ya? Harusnya Pemerintah bisa menemukan, misalnya data tentang pesawat yang datang dari dan pergi ke luar negeri tanpa prosedur standart. Yang anomali itu, tulis Anas dalam unggahannya di X pada Jumat 28 November 2025.
Kontroversi ini meledak setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap bahwa bandara tersebut berjalan tanpa pengawasan dari Bea Cukai maupun Imigrasi, sehingga menimbulkan risiko besar terhadap kedaulatan ekonomi dan stabilitas negara.
Lebih penting lagi, bagaimana menyikapinya. Untuk yang sekarang, langsung dikoreksi, diperbaiki, dikenakan protokol yang benar. Lalu, yang sudah terjadi bagaimana?, lanjut Anas dalam postingannya.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus bertindak secara lurus, tegas, dan adil dengan mengembalikan segala ketidakwajaran ke jalur normal.
Temuan adalah bahan perbaikan kebijakan. Musti ada aksi kebijakan yang nyata dari Pemerintah. Rakyat mendukung!, tegasnya.
Pengungkapan ini berawal dari kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke Latihan Terintegrasi 2025 TNI di Morowali pada Kamis 20 November 2025, di mana ia menilai absennya perangkat negara di bandara sebagai anomali yang harus segera diperbaiki.
Menurut Sjafrie, keberadaan bandara tanpa pengawasan tersebut berpotensi membuka celah bagi kegiatan ilegal, sehingga TNI menggelar simulasi pencegatan pesawat sebagai upaya menegaskan kehadiran negara.
Benar, kata Pak Sjafrie ini adalah anomali. Keadaan yang musti dikoreksi dan dikembalikan normal. Penting ada tindakan, pungkas Anas.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin juga menyatakan bahwa operasional bandara tanpa keterlibatan aparat negara merupakan isu krusial yang berpotensi melanggar undang-undang.
Jika benar bandara tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi, bahkan berpotensi melanggar aturan penerbangan, ini persoalan besar. Negara tidak boleh kecolongan seperti ini, ujar TB Hasanuddin sebagai purnawirawan TNI.
Menurutnya, masalah bandara siluman ini tidak hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga menyangkut keamanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan.(*)
