Repelita Jakarta - Perayaan ulang tahun ke-61 Partai Golkar yang seharusnya menjadi momen konsolidasi politik justru diwarnai sorotan tajam terhadap Ketua Umum partai tersebut, Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Kabinet Merah Putih.
Dalam laporan evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, nama Bahlil muncul sebagai pejabat dengan kinerja paling rendah. Ia menempati posisi terbawah dalam survei nasional yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), dengan skor minus 151 poin.
Survei tersebut dilaksanakan pada 2 hingga 17 Oktober 2025 dan melibatkan 1.338 responden, termasuk 120 jurnalis dari 60 perusahaan media. Para responden diminta untuk memilih tiga menteri dengan kinerja terbaik dan tiga dengan kinerja terburuk. Hasil akhir diperoleh dari pengurangan poin positif dan negatif, mencerminkan persepsi publik secara menyeluruh terhadap kinerja para menteri.
Peneliti Celios, Media Jayadi Askar, menyampaikan bahwa Bahlil menempati urutan pertama sebagai menteri yang layak untuk diganti. Pernyataan tersebut disampaikan dalam peluncuran survei bertajuk Pembagian Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo-Gibran yang digelar secara daring pada Minggu, 19 Oktober 2025.
Ironi muncul karena hasil survei ini bertepatan dengan peringatan hari jadi Partai Golkar, tempat Bahlil bernaung. Rapor merah tersebut menjadi semacam hadiah pahit bagi partai berlambang pohon beringin yang tengah merayakan eksistensinya di panggung politik nasional.
Lembaga IndoStrategi turut menguatkan temuan tersebut dengan menyebut bahwa citra negatif terhadap Bahlil dipicu oleh ketidakjelasan arah kebijakan hilirisasi, kontroversi dalam investasi sektor pertambangan, serta keraguan publik terhadap transparansi proyek energi baru terbarukan yang digagas kementeriannya.
Meski kerap tampil dengan narasi besar dan optimisme tinggi, Bahlil dinilai gagal menunjukkan hasil konkret di lapangan. Dalam kabinet yang menjanjikan percepatan industrialisasi dan kemandirian energi, posisi ESDM justru dianggap stagnan dan minim terobosan.
Temuan ini menjadi sinyal kuat bagi Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih. Publik menantikan langkah tegas untuk memastikan bahwa janji-janji kampanye benar-benar diwujudkan melalui kerja nyata.
Dengan hasil survei yang mencolok ini, nama Bahlil kini menjadi simbol dari lemahnya komunikasi kebijakan dan buruknya implementasi program strategis di sektor energi. Bagi Partai Golkar, rapor merah tersebut menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa kinerja hanya akan menjadi beban politik di mata rakyat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
