Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Woosh.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ramainya perbincangan publik terkait video sejumlah artis dan pejabat negara yang menaiki Woosh, termasuk Raffi Ahmad dan Presiden Joko Widodo.
Dalam video yang beredar, Raffi Ahmad tampak antusias menikmati perjalanan cepat Jakarta-Bandung.
Jakarta-Bandung setengah jam, ucap Raffi kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.
Respons netizen pun bermunculan, sebagian besar menyindir agar para artis dan pejabat yang menikmati fasilitas Woosh turut bertanggung jawab atas pembiayaan utangnya.
Beban hutang kereta cepat Jakarta-Bandung itu, suruh orang² ini saja yang bayar. Mereka pada cengengesan dan bangga. Gimana menurut kelen wee, cocok nggak???, tulis akun Threads.
Jangan bebankan hutang kereta api cepat kepada rakyat kecil seperti kita., biarkan yang ada di Video ini yang bertanggung jawab untuk membayarnya..Aamiin, tulis akun lainnya.
Apakah sekarang mereka bisa ketawa melihat pt KAI kewalahan bayar utang krn whoosh ini….????… bantu lah bayar utang ke china dr uang uang kalian, tulis akun lain.
Proyek Woosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang berada di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan merupakan bagian dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
Fakta tersebut menjadi sorotan Purbaya yang menegaskan bahwa dividen dari pengelolaan KCIC kini berada di tangan Danantara, bukan lagi di bawah Kementerian Keuangan.
Menurut Purbaya, KCIC telah memiliki manajemen dan dividen sendiri yang rata-rata mencapai Rp80 triliun per tahun.
KCIC di bawah Danantara kan. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, kata Purbaya dikutip dari Jawapos pada Senin, 13 Oktober 2025.
Ia menilai bahwa tanggung jawab pembiayaan utang seharusnya dibebankan kepada BPI Danantara, bukan kepada APBN.
Purbaya juga menyampaikan bahwa dirinya belum menerima informasi resmi terkait pembiayaan utang KCIC melalui APBN.
Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan saya kasih tahu updatenya seperti apa, ujarnya.
Dalam pernyataannya, Purbaya juga menyindir pengelola KCIC agar tidak lagi membebankan tanggung jawab keuangan kepada pemerintah.
Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government, jelasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
