Repelita Jakarta - Pengamat politik Pieter C. Zulkifli menilai bahwa serangan negatif yang ditujukan kepada mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar bentuk kritik biasa.
Pieter menduga ada motif politik tersembunyi di balik gelombang isu negatif tersebut menjelang Pemilihan Presiden 2029.
Menurut Pieter, demokrasi yang sehat hanya dapat berjalan jika persaingan politik terjadi melalui ide, program, dan kerja nyata, bukan melalui fitnah atau upaya menjatuhkan lawan politik.
“Gelombang fitnah terhadap mantan Presiden Jokowi dan keluarga diduga bukan sekadar kritik, tapi strategi politik menjelang Pilpres 2029,” kata Pieter, Kamis, 23 Oktober 2025.
Pieter, yang juga mantan politisi Partai Demokrat dan pernah menjabat Ketua Komisi III DPR RI periode 2009–2014, menilai serangan terhadap Jokowi dan keluarganya terlihat terorganisasi.
Salah satu contoh yang disebutnya adalah isu ijazah Jokowi yang dianggap palsu dan sempat ramai dibicarakan di media sosial.
“Isu itu berkembang liar di ruang publik, padahal sudah berulang kali Mahkamah Konstitusi, perguruan tinggi, dan lembaga hukum menyatakan tidak ada kejanggalan,” tegas Pieter.
Fenomena serangan politik serupa juga menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gibran digugat oleh seorang warga bernama Subhan Palai karena dianggap tidak memenuhi syarat pendaftaran calon wakil presiden.
Dalam gugatan itu, Gibran dan KPU dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp125 triliun kepada negara.
Pieter menilai kasus-kasus tersebut menunjukkan betapa mudahnya ruang digital dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Berbagai isu dibuat untuk memengaruhi opini publik dan membentuk narasi negatif terhadap tokoh tertentu.
“Inilah tantangan terbesar pemerintahan pasca-Jokowi, yaitu menjaga rasionalitas publik agar tidak hanyut dalam arus disinformasi yang diproduksi secara sistemik,” ujarnya.
Pieter menduga ada kekuatan politik tertentu yang sengaja membangun opini negatif untuk melemahkan posisi Jokowi di kancah politik menjelang 2029.
“Taktiknya klasik; adu domba, framing media, dan eksploitasi sentimen publik melalui buzzer serta akun anonim,” katanya.
Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak akan matang jika aktor politik terus menggunakan cara-cara kotor.
“Fitnah mungkin bisa mengubah persepsi sesaat, tapi sejarah akan menilai siapa yang bekerja dan siapa yang hanya berisik,” tegasnya.
Pieter menutup dengan pesan agar masyarakat tetap cerdas memilah informasi di tengah derasnya arus politik digital.
“Ujian terbesar bangsa ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kita menjaga akal sehat. Karena demokrasi sejati berdiri di atas kebenaran, bukan kebencian,” pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
