Badar Sumsel Ingatkan Komisi III DPR Jangan Terkecoh, Pemprov Sedang Lawan Mafia Tanah

Repelita Palembang - Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatera Selatan meminta Komisi III DPR agar tidak terkecoh oleh pihak-pihak yang diduga sebagai mafia tanah namun berupaya tampil sebagai korban.

Ketua Umum Badar Sumsel, Hari Azwar, menyampaikan hal tersebut menanggapi sengketa tanah di belakang Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang kini dipersoalkan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris.

Komisi III jangan mau dibohongi. Selama ini Pemprov Sumsel tengah melawan mafia tanah yang membuat resah. Mereka mengadu ke Komisi III DPR seolah dizalimi, padahal diduga merekalah bagian dari jaringan mafia tanah itu, ujar Hari kepada wartawan pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Hari menegaskan agar Komisi III DPR melihat persoalan tersebut secara objektif dan mempertimbangkan bukti-bukti materiil yang sudah ada.

Menurutnya, dokumen yang digunakan oleh Ivonne, salah satu pihak yang mengaku sebagai ahli waris, tidak sesuai dengan fakta lokasi dan data administratif tanah yang disengketakan.

Hari menjelaskan bahwa tanah yang diklaim oleh Ivonne terletak di Kelurahan 5 Ulu, sementara lahan yang berada di belakang Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebenarnya terletak di Kelurahan 8 Ulu.

Bahwa tanah di belakang Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel tersebut telah dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor: 25/NPHD/BPKAD/2025 dan Nomor: B-2716/L.6/Cpl.3/0512025 tanggal 26 Mei 2025, ungkap Hari.

Ia menilai praktik mafia tanah masih menjadi ancaman serius yang memerlukan langkah tegas dan sistematis dari pemerintah serta aparat penegak hukum.

Kami juga meminta agar Gubernur Sumsel menormalisasi dan mengaktifkan kembali aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang terbengkalai dan disalahgunakan, tutup Hari. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga