Repelita Jakarta - Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung kembali mencuat ke publik setelah pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyampaikan pandangannya dalam wawancara bersama iNews Room.
Agus menyoroti belum jelasnya arah penyelesaian tanggung jawab pembayaran utang proyek tersebut yang dinilai semakin mendesak untuk dituntaskan.
Ia menjelaskan bahwa secara regulasi, seluruh dividen dan aset proyek telah dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, sehingga tanggung jawab pembayaran utang seharusnya berada di tangan entitas tersebut.
Namun, Agus menekankan bahwa struktur dasar Danantara belum sepenuhnya tuntas, sehingga perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk memastikan skema pembiayaan yang tepat.
“Saya sarankan duduk bersama dengan DPR, khususnya Komisi Anggaran, agar bisa diatur siapa yang bayar, pakai uang apa dan dari pos mana. Jangan sampai bangkrut,” ujar Agus.
Ia mengungkap bahwa sejak awal proyek ini digagas, dirinya telah menyampaikan prediksi potensi masalah keuangan yang akan muncul.
Agus bahkan sempat dimintai pendapat oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo saat proyek tersebut mulai dirancang.
“Saya sudah sampaikan sejak 2015–2016, bahkan dua bulan lalu saya kembali menulis soal ini. Saya ditanya apakah percaya negara harus punya teknologi tinggi, saya jawab iya. Tapi saya juga bilang ini mahal sekali dan tidak mungkin, meski dibilang mungkin,” ucapnya.
Salah satu faktor yang disebut Agus sebagai penyebab membengkaknya utang adalah peralihan proyek dari Jepang ke China.
Menurutnya, Jepang menawarkan skema pinjaman dengan bunga 0,1 persen, sedangkan proposal dari China mencapai 2 persen.
“0,15 persen saja sudah tidak bisa dibayar, apalagi 2 persen. Saya sempat kaget dan berdebat soal ini. Tapi ya sudah, sekarang kita hadapi saja,” katanya.
Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut utang tersebut bukan tanggung jawab APBN, Agus menilai hal itu sebagai hak menteri untuk menyampaikan pendapat.
Namun, ia menegaskan bahwa pada akhirnya, utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab negara.
“Siapa pun yang mau bayar, yang penting dibayar. Jangan bikin malu. Tapi jangan juga minta naikkan pajak,” katanya.
Agus menyarankan agar pemerintah segera menyusun skema pembayaran yang jelas dan melibatkan DPR dalam pembahasan anggaran.
Ia menambahkan bahwa meski bukan ahli keuangan, prediksi yang ia sampaikan sejak awal kini terbukti.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
