KPK Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji, PBNU Beri Klarifikasi soal Keterlibatan Anggotanya

Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Syaiful Bahri yang disebut terkait dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Petinggi PBNU kemudian meluruskan kabar tersebut dan menegaskan bahwa Syaiful Bahri bukan staf, karyawan, maupun pegawai PBNU.

Wakil Sekjen PBNU Lukman Khakim menyatakan bahwa Syaiful Bahri tercatat sebagai pengurus salah satu lembaga di NU, tetapi tidak aktif sejak terbentuknya kepengurusan PBNU 2022-2027.

Syaiful Bahri memang tercatat dan masuk sebagai anggota LWP (Lembaga Wakaf dan Pertanahan) PBNU 2022-2027, kata Lukman Kamis (11/9).

Sejak Muktamar NU di Lampung 2021, PBNU baru menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama pada Maret 2022, yang menetapkan kepengurusan PBNU masa bhakti 2022-2027.

Sejak itu, saya tidak pernah dengar dia aktif di PBNU, ujar Lukman. Dia juga menegaskan Syaiful Bahri bukan karyawan di Sekretariat PBNU.

Menurut Lukman, Syaiful Bahri merupakan orang dekat Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang sebelumnya dipanggil KPK sebagai saksi dan pernah menjadi Staf Khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dia (Syaiful Bahri) adalah anak buah Mas Ishfah Abidal Aziz. Selama Alex jadi Wasekjen, Syaiful memang sering menjadi operator lapangan urusan Sekretariat dan Kepanitiaan, ujar Lukman.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa Syaiful Bahri tidak tercatat sebagai karyawan atau staf PBNU. Info sementara, dia tidak tercatat sebagai karyawan PBNU. Tinggal dikroscek data di Keuangan. Ada atau tidak aliran gaji dari PBNU untuk dia, ujar Lukman.

Sementara itu, KPK menelusuri dugaan aliran dana dari kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama tahun 2023–2024 ke PBNU.

Jadi, kami sedang melakukan follow the money, ke mana saja uang itu mengalir, seperti itu, ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Dalam penelusuran tersebut, KPK turut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Asep menjelaskan bahwa penelusuran ke organisasi masyarakat keagamaan seperti PBNU dilakukan karena penyelenggaraan ibadah haji turut melibatkan ormas.

Karena permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di salah satu agama. Ini masalah keagamaan, menyangkut umat beragama, proses peribadatan. Jadi, tentunya ini melibatkan organisasi keagamaan, kata dia. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga