Repelita Jakarta - Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu mengevaluasi sejumlah perkara penting yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam jaringan judi online.
Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 atau Siaga 98, Hasanuddin, menyampaikan bahwa Mabes Polri perlu memberikan kepastian hukum terhadap Budi Arie yang sebelumnya telah diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai saksi.
Dalam pernyataannya kepada RMOL pada Minggu, 28 September 2025, Hasanuddin menegaskan bahwa sebagai mantan menteri, Budi Arie harus bertanggung jawab atas terungkapnya jaringan judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital.
Ia menilai bahwa Bareskrim seharusnya memanggil kembali Budi Arie untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Hasanuddin juga menyoroti adanya informasi mengenai lima tokoh besar yang diduga terlibat dalam jaringan judi online di Indonesia.
Menurutnya, kepastian hukum terhadap kasus ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan praktik judi online yang telah merusak ekonomi masyarakat kecil.
Ia menambahkan bahwa penanganan kasus tersebut juga mencerminkan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Hasanuddin berharap Komite Reformasi Polri nantinya dapat mengevaluasi perkara-perkara pidana yang menjadi perhatian publik.
Salah satu yang ia tekankan adalah perlunya peninjauan terhadap penanganan kasus yang melibatkan Budi Arie Setiadi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
