Kementerian BUMN Jadi BP BUMN Momentum Tata Kelola Lebih Profesional

Repelita Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, menyambut baik wacana perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengelola BUMN (BP BUMN).

Menurutnya, langkah tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola BUMN agar lebih profesional, transparan, serta mampu bersaing di tingkat global.

Nasim menekankan bahwa keberadaan BP BUMN sebaiknya bersifat lebih independen dan profesional.

Ia menilai lembaga ini perlu dijalankan seperti holding yang fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sekadar alat politik maupun birokrasi.

Dengan pengelolaan yang lebih objektif, keputusan bisnis diyakini dapat lebih rasional dan berorientasi pada keuntungan jangka panjang.

Pernyataan itu ia sampaikan pada Sabtu, 27 September 2025.

Selain itu, Nasim menilai perubahan kelembagaan akan mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Dengan penerapan standar tersebut, BUMN dapat lebih efisien dalam operasional, transparan dalam keuangan, serta akuntabel dalam mengelola aset negara.

Menurutnya, pemisahan fungsi regulasi dan bisnis juga sangat penting.

Pemerintah melalui kementerian cukup berperan sebagai regulator, sementara BP BUMN fokus sebagai operator bisnis.

Dengan cara ini, tidak ada lagi tumpang tindih antara pengawasan regulasi dan pengambilan keputusan bisnis.

Ia menambahkan, keberadaan BP BUMN diharapkan mampu memberi manfaat ganda, baik secara ekonomi maupun sosial.

BUMN diharapkan tidak hanya mengejar profit dan dividen, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah serta pelayanan publik untuk masyarakat.

Dengan tata kelola yang lebih profesional, Nasim optimistis BUMN akan semakin kompetitif di pasar internasional.

BUMN juga dinilai mampu melakukan ekspansi global secara terukur jika dikelola dengan baik.

Selain itu, kontribusinya kepada negara melalui dividen bisa meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN dalam pembiayaan proyek strategis.

BUMN harus menjadi kekuatan ekonomi bangsa, bukan sekadar simbol politik, tegas politisi asal Dapil Jawa Timur III yang meliputi Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga