Andi Widjajanto Nilai Reshuffle Kabinet Penting untuk Pulihkan Kepercayaan Publik

Repelita Jakarta - Mantan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, menyatakan bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah untuk memulihkan kepercayaan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Andi dalam podcast Gaspol yang tayang pada 14 September 2025.

Ia menilai bahwa reshuffle adalah respons langsung terhadap gejolak sosial yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

Menurut Andi, pergantian lima menteri menunjukkan bahwa pemerintah mendengar aspirasi masyarakat.

Ia menyebut bahwa reshuffle bukan sekadar pergantian posisi, melainkan sinyal politik untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Andi menekankan bahwa reshuffle harus diikuti dengan tindakan nyata.

Ia menyarankan agar pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi.

Tim tersebut, menurut Andi, harus melibatkan unsur pemerintah dan lembaga independen seperti Komnas HAM.

Ia menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Andi menyebut bahwa metode pembentukan tim pencari fakta telah digunakan dalam berbagai kasus sebelumnya.

Ia menilai bahwa langkah tersebut dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Selain itu, Andi menyoroti pentingnya strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam merespons tuntutan rakyat.

Ia mengacu pada daftar 17+8 tuntutan yang muncul pasca demonstrasi.

Menurutnya, pemerintah harus memilah tuntutan yang relevan dan segera menindaklanjuti secara sistematis.

Andi menyarankan agar pemerintah menyampaikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai alasan di balik pergantian menteri.

Ia menyebut bahwa komunikasi politik yang terbuka dapat meredam ketegangan dan meningkatkan kepercayaan.

Dalam reshuffle yang dilakukan pada 8 September 2025, lima menteri diganti oleh Presiden Prabowo.

Andi menilai bahwa pemilihan menteri baru harus berdasarkan kapasitas dan rekam jejak yang jelas.

Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak bisa dibangun dalam waktu singkat.

Pemerintah harus konsisten dalam menjalankan reformasi dan menjaga integritas kebijakan.

Andi menyatakan bahwa reshuffle dapat menjadi investasi politik jika diikuti dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Ia menambahkan bahwa demonstrasi adalah bentuk ekspresi politik yang sah dan harus dijawab dengan kebijakan, bukan retorika.

Ia menutup dengan menyebut bahwa pemulihan kepercayaan publik adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen dan keterbukaan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga