Repelita Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti langkah Danantara yang belakangan mencuri perhatian publik karena berhasil mengantongi pinjaman jumbo senilai USD 10 miliar dari konsorsium perbankan asing.
Dalam rapat kerja di kompleks parlemen, ia dengan tegas mempertanyakan urgensi utang tersebut yang dianggap sarat kepentingan namun minim transparansi.
Menurutnya, publik wajib tahu kepada siapa utang ini ditujukan dan untuk kepentingan apa dana sebesar itu dialirkan.
Ia menilai, komitmen pinjaman jumbo itu akan menjadi beban di kemudian hari apabila peruntukannya tidak jelas sejak awal.
Dalam pernyataannya, anggota DPR itu juga menegaskan bahwa pemerintah harus jujur membuka skema perjanjian utang Danantara.
Ia mengingatkan agar jangan sampai publik hanya menjadi penonton dari transaksi segelintir elite.
Baginya, transparansi menjadi kata kunci untuk membuktikan bahwa pinjaman jumbo ini benar-benar untuk mendukung kepentingan nasional.
Ia menekankan bahwa nominal sebesar USD 10 miliar bukan angka kecil sehingga harus ada pengawasan melekat.
Ia juga mengingatkan bahwa Danantara bukan lembaga yang berdiri di luar tanggung jawab negara karena tetap berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN.
Menurutnya, skema utang tanpa jaminan harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi celah bagi praktik korupsi dan kepentingan segelintir orang.
Ia meminta pemerintah menyampaikan kepada publik siapa saja yang terlibat dalam negosiasi pinjaman ini.
Baginya, rakyat harus mendapat jaminan bahwa beban pinjaman tidak akan dialihkan ke APBN jika terjadi gagal bayar.
Ia juga menyoroti bagaimana komitmen pinjaman jumbo ini diumumkan di tengah kondisi fiskal negara yang masih butuh konsolidasi.
Dalam rapat tersebut, ia mengingatkan jajaran Kementerian BUMN agar tidak gegabah mengobral janji utang besar tanpa perhitungan matang.
Ia meminta agar pinjaman luar negeri seperti ini jangan sampai merusak kepercayaan pasar terhadap stabilitas keuangan nasional.
Menurutnya, jika tidak diawasi, pinjaman ini bisa berpotensi memunculkan krisis baru.
Ia juga mengajak publik untuk terus mengawasi langkah-langkah Danantara agar tidak menjadi beban di masa depan.
Ia menegaskan DPR akan menggunakan hak pengawasan secara maksimal untuk menindaklanjuti pinjaman jumbo ini.
Baginya, rakyat berhak tahu utang siapa, untuk siapa, dan siapa yang benar-benar diuntungkan.
Ia menutup pernyataannya dengan desakan agar pemerintah membuka seluruh dokumen terkait perjanjian pinjaman Danantara secara detail.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
