Repelita Jakarta - Masyarakat kembali menyoroti keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang belakangan ini menjadi sorotan publik setelah muncul laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke Bareskrim Mabes Polri.
Pengaduan tersebut disampaikan sebagai respons atas rasa penasaran publik terkait keaslian ijazah dan skripsi Presiden Joko Widodo.
Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim melalui Surat Perintah Penyelidikan Nomor 1007/IV/RES 1.24/2025 tertanggal 10 April 2025.
Penyelidikan pun mulai dilakukan, termasuk pemanggilan sejumlah pihak hingga upaya pengumpulan dokumen dan kajian forensik.
Presiden Joko Widodo sendiri sempat muncul di hadapan publik dengan membawa map yang diklaim berisi dokumen asli.
Namun, ia tidak menunjukkan langsung ijazah tersebut kepada media.
Hal ini memicu reaksi masyarakat yang merasa heran dan mempertanyakan alasan di balik ketertutupan tersebut.
M Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebangsaan, menilai bahwa upaya eksaminasi ini merupakan langkah penting untuk menjawab keraguan publik.
Menurutnya, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian seharusnya berjalan objektif dan transparan.
Ia menegaskan bahwa berbagai kejanggalan dalam dokumen akademik Presiden, mulai dari jenis huruf, format pengesahan, hingga nama dosen penguji, menjadi catatan serius yang tak bisa diabaikan.
Rizal juga mengkritisi tindakan hukum yang dinilainya sarat dengan potensi kriminalisasi.
Ia menyoroti laporan balik Presiden ke Polda Metro Jaya yang dianggap terlalu cepat diproses, dengan dugaan penggunaan pasal-pasal yang tidak relevan dalam UU ITE.
Dalam pandangannya, hal ini membuka ruang bagi penyalahgunaan hukum demi kepentingan tertentu.
"Jika hukum dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang, maka keadilan sulit ditegakkan," ujar Rizal.
Ia juga mengingatkan bahwa keengganan Presiden memperlihatkan ijazah secara terbuka justru memperpanjang kontroversi.
Situasi ini, katanya, hanya akan memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan pemimpinnya.
Rizal menyarankan agar lembaga-lembaga independen seperti Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, hingga pengawas internasional ikut terlibat dalam proses ini.
Ia menegaskan bahwa bangsa ini tidak boleh dikorbankan oleh ketidakjujuran atau arogansi kekuasaan.
“Rakyat harus menjadi pengawal kebenaran demi tegaknya kembali hukum sebagai panglima,” tegas Rizal. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
