Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 yang mengatur tentang pelindungan negara terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap lembaga kejaksaan.
Ia menyebut bahwa perhatian Presiden dan pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat institusi kejaksaan.
Menurut Harli, kehadiran Perpres ini memberikan dampak nyata terhadap rasa aman serta kelancaran tugas para jaksa.
Ia juga menyebut bahwa regulasi tersebut merupakan bukti konkret hadirnya negara dalam menjamin keamanan aparat penegak hukum.
Harli menekankan bahwa kerja sama antara Kejaksaan, TNI, dan Polri selama ini sudah berjalan secara sinergis.
Namun, dengan adanya aturan resmi ini, tidak akan ada lagi perdebatan mengenai kewenangan institusi dalam memberikan perlindungan kepada jaksa.
Perpres Nomor 66 Tahun 2025 memuat ketentuan mengenai pelindungan terhadap jaksa dalam 13 pasal.
Pasal pertama ayat satu menegaskan bahwa negara wajib menjamin keamanan jaksa dari ancaman terhadap diri, nyawa, maupun harta benda mereka.
Pelindungan ini melibatkan dua institusi besar yaitu TNI dan Polri.
Dalam pelaksanaannya, pelindungan oleh TNI dan Polri diberikan atas permintaan Kejaksaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4.
Pasal 5 menyebutkan bahwa pelindungan juga mencakup keluarga jaksa, terutama mereka yang memiliki hubungan darah langsung maupun yang menjadi tanggungan.
Dengan diterbitkannya peraturan ini, pelindungan terhadap jaksa dan keluarganya dipastikan semakin kuat secara hukum dan kelembagaan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
