Repelita Jakarta - Ketua DPR, Puan Maharani, menanggapi rencana Pemerintah yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan untuk melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia.
Puan menyatakan bahwa DPR akan meminta klarifikasi dari Pemerintah terkait rencana tersebut yang menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat.
Melalui Komisi X DPR yang bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, DPR telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas isu penulisan ulang sejarah tersebut.
RDPU dihadiri oleh sejumlah tokoh dari berbagai elemen bangsa, terutama para sejarawan yang memberikan pandangan dan aspirasi mereka.
“Komisi X DPR sudah mulai melakukan RDPU, meminta masukan dari kalangan masyarakat, khususnya sejarawan," ujar Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ia menambahkan bahwa Komisi X akan menuntut penjelasan yang jelas dari Pemerintah mengenai detail pelaksanaan penulisan ulang sejarah itu.
Puan menggarisbawahi pentingnya keterbukaan Pemerintah kepada publik dalam proses tersebut.
Ia mengingatkan agar penulisan sejarah baru tidak menghilangkan fakta-fakta yang telah terjadi sejak kemerdekaan Indonesia.
"Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah yang tidak meluruskan sejarah," tegasnya.
Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR, Puan juga mengajak untuk menjaga semangat 'Jas Merah' yang diusung Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Sukarno.
Ia meminta agar prinsip 'Jas Merah' atau “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah” menjadi pegangan dalam melakukan revisi sejarah bangsa.
Puan mengakui bahwa tidak semua bagian sejarah Indonesia penuh dengan cerita indah.
Namun, ia menekankan pentingnya memahami sejarah secara utuh agar nilai-nilai dalam sejarah tetap hidup dan menjadi cermin bagi masyarakat.
Menurutnya, hal ini juga berfungsi sebagai bahan refleksi khususnya bagi generasi muda agar senantiasa menghormati dan mengenang perjuangan para pahlawan bangsa.
“Bagaimana kemudian ke depan itu kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh apa pun yang terjadi ya,” ujarnya.
Menyoal target Pemerintah yang berencana menyelesaikan proses penulisan ulang sejarah pada bulan Agustus sebagai hadiah Hari Kemerdekaan, Puan mengingatkan agar proses tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
"Jangan terburu-buru lah. Namanya penulisan sejarah itu harus dilakukan secara hati-hati," tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
