Presiden Diduga Tak Setuju, Pembatalan Pencopotan Letjen Kunto Arief Picu Spekulasi Tekanan Politik di Tubuh TNI

Repelita Jakarta - Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo urung dicopot dari jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.

Spekulasi beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menyetujui pergantian tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Pengamat Militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting.

Ia menyebutkan bahwa pembatalan mutasi terhadap Kunto Arief ikut membatalkan sejumlah posisi lainnya yang sebelumnya telah ditetapkan Panglima TNI.

“Jadi posisi Pangkogabwilhan I, posisi Pangkoarmada III, posisi Pangkolinlamil itu tetap,” ujar Selamat dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Hersubeno Point.

Ia menilai dinamika politik turut berperan dalam keputusan ini.

Menurutnya, pembatalan mutasi ini berkaitan erat dengan tekanan terhadap pimpinan TNI.

Selamat juga menyinggung soal tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI.

Ia menilai tuntutan dalam petisi mereka menjadi faktor penting dalam dinamika mutasi tersebut.

“Dinamika politik itu tinggi sekali, terkait petisi yang dikeluarkan para Purnawirawan TNI. Ini sangat dikaitkan dengan dinamika perwira tinggi. Terutama yang terkait petisi poin kedelapan yang sangat heboh bak di Indonesia maupun luar negeri,” jelasnya.

Petisi tersebut terdiri dari delapan poin.

Salah satu poin yang ramai dibicarakan adalah desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Letjen Kunto diketahui adalah putra dari Try Sutrisno.

Try Sutrisno merupakan mantan Panglima TNI yang kini aktif dalam Forum Purnawirawan TNI.

Di sisi lain, Selamat mengatakan bahwa calon pengganti Kunto yang sebelumnya sempat diajukan adalah figur dekat Presiden Jokowi.

Ia menyoroti bahwa Laksamana Muda Hersan sempat disebut sebagai pengganti.

Menurutnya, Hersan dikenal publik sebagai mantan ajudan Presiden Jokowi dan juga pernah menjabat sebagai sekretaris militer.

“Kalau ini dipaksakan dan yang muncul Laksamana Muda Hersan, yang notabenenya adalah mantan ajudan Presiden Jokowi dan mantan sekretaris militer Presiden Jokowi, itu menandakan bahwa publik melihat Prabowo masih berada di bayang-bayang Presiden Jokowi,” terang Selamat.

Ia menilai bahwa hal tersebut memunculkan pertanyaan soal pengaruh politik terhadap keputusan militer.

“Ini tentu mencuat sekali. Sehingga sangat mungkin pembatalan ini melibatkan persetujuan presiden yang tidak setuju dengan pencopotan itu,” tambahnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga