Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan pendapatnya terkait polemik dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden Joko Widodo.
Mahfud menilai isu ini tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi negara, karena permasalahan tersebut lebih berkutat pada ranah moralitas dan tidak mempengaruhi aspek ketatanegaraan.
Menurut Mahfud, meskipun terdapat dugaan pemalsuan ijazah, hal itu tidak menggugurkan sahnya keputusan-keputusan kenegaraan yang telah diambil oleh Jokowi selama masa pemerintahannya.
Ia menjelaskan bahwa hukum dan pemerintahan harus berfokus pada kepentingan negara dan bukan pada isu yang tidak substansial.
Mahfud juga menekankan bahwa dalam dunia politik, kejujuran dan komitmen untuk memajukan negara adalah hal yang sangat penting.
Ia menyarankan agar seseorang sejak awal memasuki dunia politik sudah harus memiliki integritas yang kuat, agar tidak terjerat dalam kebohongan yang berpotensi merugikan negara.
Pandangan Mahfud ini hadir di tengah berlanjutnya polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melaporkan beberapa pihak yang meragukan keabsahan ijazahnya ke pihak berwenang, dan proses hukum terkait hal tersebut masih berlangsung.
Mahfud berharap masyarakat dapat menilai persoalan ini dengan proporsional dan tidak terjebak pada isu yang tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan negara.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga moralitas dan integritas dalam berpolitik, agar bangsa dapat terus maju dan berkembang.
Editor: 91224 R-ID Elok