Kuasa Hukum Ungkap Motif Politik di Balik Gugatan Ijazah yang Ingin Hukum Jokowi

Repelita Jakarta - Kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo, YB Irfan, menegaskan penolakan terhadap jalur mediasi dalam perkara gugatan ijazah yang diajukan Muhammad Taufik.

Menurut Irfan, gugatan tersebut tidak hanya mempertanyakan keaslian ijazah, tetapi juga menyerang kehormatan, martabat, dan nama baik kliennya sebagai kepala negara.

Permintaan agar Jokowi menunjukkan ijazah asli di depan publik dianggap Irfan sebagai tindakan yang tidak proporsional dan tidak berdasar secara konstitusional.

Muhammad Taufik mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan bahwa Jokowi secara hukum tidak memiliki ijazah.

Tuntutan penggugat bukan hanya aspek administratif, melainkan memuat unsur pribadi yang tidak relevan secara hukum perdata.

Gugatan ini menuduh penggunaan ijazah palsu saat pencalonan Presiden dan meminta pengadilan menyatakan Jokowi tidak memiliki ijazah secara hukum.

Selain itu, penggugat menuntut agar Jokowi bertanggung jawab atas utang negara dan kerugian dari proyek strategis nasional yang dianggap gagal.

Irfan menilai tuntutan tersebut bermotif ingin menjatuhkan Jokowi secara pribadi dan politis, bukan untuk menyelesaikan sengketa hukum secara sah.

Oleh karena itu, pihaknya memilih proses persidangan untuk membuktikan kebenaran secara terbuka dan objektif.

Universitas Gadjah Mada dan SMA Negeri 6 Surakarta telah memberikan konfirmasi resmi bahwa Jokowi adalah lulusan sah dari kedua institusi tersebut.

Pihak penggugat juga telah mendengar penjelasan resmi dari kedua lembaga dalam forum mediasi.

Kuasa hukum siap menghadirkan dokumen asli di pengadilan guna mengakhiri spekulasi di masyarakat.

Persidangan diharapkan menjadi ajang klarifikasi berdasarkan fakta, bukan asumsi, serta memberikan kepastian hukum atas isu yang telah berlangsung lama.

(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga