Repelita Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto kini tengah menghadapi berbagai tantangan serius.
Mulai dari insiden keracunan massal hingga dugaan penggelapan dana oleh mitra pelaksana, situasi ini memicu desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Salah satu insiden yang mencuat adalah keracunan massal yang terjadi di dua sekolah di Cianjur, Jawa Barat, pada 23 April 2025.
Sebanyak 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh penggunaan food tray berbahan plastik yang tidak memenuhi standar keamanan.
Sebagai respons, BGN berencana untuk mengganti bahan food tray dan memperketat prosedur operasional standar (SOP) dalam pendistribusian makanan.
Selain masalah keracunan, dugaan penggelapan dana juga mencuat dari mitra pelaksana di Kalibata, Jakarta Selatan.
Seorang mitra dapur melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), salah satu mitra MBG, ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan penggelapan dana sebesar hampir Rp1 miliar.
Presiden Prabowo menanggapi hal ini dengan menegaskan bahwa setiap sen uang rakyat akan dijaga dan memastikan bahwa masalah tersebut akan segera ditindaklanjuti.
Menanggapi berbagai persoalan ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil Kepala BGN untuk membahas permasalahan dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menilai bahwa evaluasi dan perbaikan mendalam diperlukan agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan mulianya, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting.
Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta juga mengkritik keras Kepala BGN atas pernyataannya yang dianggap tidak sensitif terhadap persoalan kualitas makanan dalam program MBG.
Mereka menilai bahwa pernyataan Dadan yang menyebut kasus keracunan hanya menimpa sebagian kecil siswa menciderai kekhawatiran para orangtua yang mencemaskan kualitas makanan program tersebut.
Dalam upaya memperbaiki program MBG, BGN berencana untuk memberikan uang muka kepada mitra pelaksana agar mereka tidak perlu menggunakan dana pribadi untuk belanja operasional.
Namun, kuasa hukum salah satu mitra dapur MBG menyebut kliennya masih menggunakan dana pribadi dan belum menerima pembayaran dari yayasan, dengan kerugian hampir mencapai Rp1 miliar.
Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk dalam hal kualitas makanan, transparansi pengelolaan dana, dan akuntabilitas mitra pelaksana.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa program MBG dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru yang merugikan masyarakat.
Dengan berbagai persoalan yang muncul, sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Langkah ini diharapkan dapat membawa perbaikan signifikan dalam pelaksanaan program MBG dan memastikan bahwa dana rakyat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
Editor: 91224 R-ID Elok
