Demokrat Siap Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset, Herzaky: Kami Makmum Aja di DPR

Repelita Jakarta - Partai Demokrat menyatakan sikap akan ikut suara mayoritas fraksi partai politik di DPR RI terkait rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyampaikan bahwa Demokrat akan mempelajari terlebih dahulu soal rancangan regulasi tersebut.

Menurut Herzaky, pembahasan RUU Perampasan Aset bisa sukses karena adanya kesepakatan bersama untuk memulai pembahasan.

"Kita tunggu arahan dan kemudian bagaimana teman-teman yang leading di DPR. Kami ini kan makmum saja kalau di DPR," kata Herzaky ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025) malam.

Ia menambahkan, jika memang regulasi tersebut sangat bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak, maka Demokrat akan setuju untuk segera dibahas. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan dukungannya.

"Kami sebagai bagian dari pemerintah di kabinet Pak Prabowo tentu mendukung penuh langkah Pak Prabowo," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI fraksi Golkar, Soedison Tandra, menegaskan fraksi Golkar mendukung agar RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan sebagai mana keinginan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Jadi pertama saya sampaikan, sebelum beliau (Prabowo) menyatakan itu, fraksi Golkar sudah mendorong. Nah apalagi sekarang yang kedua beliau ngomong begitu, kami akan sangat-sangat ini untuk mendorong," kata Soedison kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Ia juga menambahkan bahwa jika RUU Perampasan Aset diserahkan ke Komisi III DPR, maka fraksi Golkar akan bergerak cepat untuk mendukung pembahasan tersebut.

"Undang-undang perampasan aset itu, RUU-nya itu ada di Baleg, bukan di Komisi 3. Tetapi kalau itu diserahkan ke Komisi 3, ya kami akan terus terang fraksi Golkar yang ada di Komisi 3 akan bergerak cepat," ujarnya.

Namun, Soedison juga menjelaskan bahwa saat ini pembahasan RUU tersebut masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.

"Yang jelas sekarang tidak ada dinamika. Kami menunggu lebih jelas ini dari pemerintah supaya jalan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan mendukung disahkannya RUU Perampasan Aset.

Prabowo menyampaikan dukungannya dalam sambutannya di hadapan massa buruh pada acara perayaan Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

"Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi saya mendukung UU perampasan aset. Saya mendukung, enak aja kalau udah nyolong nggak mau kembalikan, aset gue tarik aja lah itu. Setuju?" ujar Prabowo di hadapan massa.

Ia juga menegaskan akan terus melawan para koruptor yang merugikan negara.

"Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lo dikasih duit demo untuk koruptor bener ya? Awas lo," tegasnya.

Prabowo menegaskan bahwa kekayaan negara seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat, bukan disalahgunakan oleh koruptor.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga