Repelita Jakarta - Pro-kontra terkait keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo terus berlanjut.
Isu ini bermula dari candaan Jokowi bersama Mahfud MD pada tahun 2013.
Dalam candaan itu, Jokowi mengaku memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) di bawah 2,0 saat lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Candaan tersebut diungkap oleh pakar telematika Roy Suryo yang juga menjadi pihak pelapor dalam kasus ini.
Roy menilai pernyataan Jokowi tersebut menimbulkan kejanggalan karena biasanya mahasiswa dengan IPK di bawah 2,0 sulit untuk lulus di UGM.
Setelah candaan itu, beberapa pihak mulai menelusuri keaslian ijazah Jokowi.
Penelusuran tersebut memicu gugatan hukum yang diajukan oleh beberapa individu pada tahun 2022 dan 2023.
Namun, gugatan itu berakhir dengan proses hukum karena para penggugat dianggap melakukan ujaran kebencian.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM kemudian merilis fotokopi ijazah Jokowi sebagai bentuk klarifikasi.
Namun, publik justru makin mempertanyakan keabsahan ijazah tersebut setelah melihat fotokopi yang beredar.
Sorotan kemudian bergeser ke skripsi Jokowi yang menjadi objek penelitian ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar.
Rismon melakukan penelitian langsung di UGM dan menyimpulkan adanya banyak kejanggalan pada skripsi Jokowi.
Ia bahkan menyatakan bahwa skripsi tersebut diduga palsu.
Roy Suryo juga ikut meneliti skripsi tersebut dan menemukan banyak kesalahan.
Salah satunya adalah tidak adanya lembar pengujian dan lembar pengesahan yang biasanya wajib ada.
Tanda tangan dosen pembimbing dalam skripsi itu juga dipertanyakan keasliannya.
Putri almarhum Profesor Achmad Soemitro bahkan meragukan tanda tangan ayahnya yang terdapat dalam skripsi tersebut.
Kesalahan penulisan nama dan tanda tangan yang berbeda dengan aslinya menjadi alasan keraguan itu.
Kasus ini masih menjadi bahan perdebatan di publik dan media sosial.
Sejumlah netizen mengungkapkan kebingungan dan ingin kejelasan dari pihak terkait.
Ada yang berpendapat bahwa isu ini hanya untuk menjatuhkan reputasi Jokowi.
Namun, ada pula yang menuntut agar kasus ini diselesaikan secara hukum dengan transparan.
Proses klarifikasi dari UGM dan aparat hukum masih dinantikan untuk mengakhiri polemik ini.
Kejelasan tentang keaslian ijazah dan skripsi Jokowi sangat penting agar publik mendapatkan kepastian.
Sejauh ini, belum ada keputusan final yang mengakhiri perselisihan tersebut.
Masyarakat berharap kasus ini tidak berkepanjangan dan segera mendapatkan solusi.
Polemik ini juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses pendidikan dan administrasi akademik.
Semua pihak diharapkan menjaga objektivitas dan tidak terpancing emosi dalam menanggapi isu ini.
Klarifikasi dan penegakan hukum harus berjalan beriringan agar masalah ini bisa tuntas.
Isu ini juga menjadi pelajaran bagi calon pemimpin dan institusi pendidikan tentang pentingnya integritas.
Semua pihak harus berperan aktif menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan dan pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
