Purnawirawan TNI Usul Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Hendropriyono: Aspirasi Boleh Dong

 

Repelita Jakarta – Polemik politik kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI mengajukan tuntutan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.

Tuntutan ini menjadi sorotan publik, mengingat latar belakang para purnawirawan yang terlibat.

Forum tersebut terdiri dari 103 purnawirawan jenderal, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsekal, dan 91 purnawirawan kolonel.

Mereka menyampaikan delapan poin tuntutan, termasuk pengembalian UUD 1945 asli dan reshuffle kabinet terhadap menteri yang diduga terlibat kasus korupsi.

Namun, tuntutan utama yang mencuri perhatian adalah permintaan agar Gibran dicopot dari jabatan Wapres.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, menanggapi tuntutan tersebut dengan mengatakan bahwa sebagai negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi.

Ia menilai bahwa pendapat para purnawirawan tersebut sudah terukur dan tidak keluar dari bingkai ideologi Pancasila.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri.

Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.

Wiranto menegaskan bahwa Presiden perlu mempelajari terlebih dahulu isi dari usulan-usulan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Polemik ini memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat dan tokoh politik.

Beberapa pihak mendukung hak para purnawirawan untuk menyampaikan aspirasi, sementara yang lain menilai bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme demokrasi yang berlaku.

Situasi ini menunjukkan dinamika politik yang kompleks menjelang Pemilu 2024.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga