Purnawirawan TNI Desak Prabowo Gantikan Gibran sebagai Wakil Presiden, Sorotan Kritis Terhadap Langkah Politik Ini

 

Repelita Jakarta – Forum Purnawirawan TNI kembali mengemukakan tuntutan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui delapan poin pernyataan sikap yang dibacakan pada 26 April 2025, mereka menilai pencalonan Gibran melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Tuntutan ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh senior, termasuk Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Menurut mereka, proses pencalonan Gibran tidak sah secara hukum, sehingga mendesak MPR untuk melakukan pergantian.

Namun, desakan ini menuai kritik dari berbagai kalangan.

Pengamat politik Pieter C. Zulkifli menilai seruan tersebut sebagai "drama politik yang tidak perlu dilakukan" dan mengingatkan pentingnya kedewasaan demokrasi.

Sementara itu, aktivis sosial-politik Zeng Wei Jian menyebut gerakan ini sebagai "gerakan aneh" dan menilai adanya upaya untuk mendominasi Presiden Prabowo dengan menyingkirkan Gibran.

Di sisi lain, politisi senior Malem Sambat Kaban menegaskan bahwa mengganti Wakil Presiden Gibran tanpa dasar hukum yang jelas adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.

Presiden Prabowo Subianto sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan ini.

Sementara itu, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa Gibran adalah Wakil Presiden yang sah dan tidak ada alasan konstitusional untuk menggantinya.

Isu ini semakin memanas menjelang peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Oktober mendatang.

Publik pun menantikan langkah konkret dari Presiden Prabowo untuk meredam ketegangan politik yang berkembang. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga