Gibran Diminta Rayu Jokowi Tunjukkan Ijazahnya untuk Redakan Polemik Publik

Repelita Jakarta – Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke publik. Pihak Forum Penyelamat Eksistensi Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Formasi Kagama) meminta perhatian lebih terkait dengan dugaan ijazah palsu Gibran.

Melalui seruan yang dilayangkan, Formasi Kagama menilai bahwa ijazah Gibran patut dipertanyakan, mengingat polemik yang mencuat terkait dengan ijazah ayahnya, Presiden Jokowi. Mereka berpendapat bahwa perlu adanya verifikasi ulang mengenai keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Gibran, mengingat latar belakang pendidikan yang saat ini masih menjadi perbincangan publik.

Sejumlah pihak pun merespons isu tersebut. Pakar telematika Roy Suryo menyebutkan bahwa Gibran tidak lulus program S2 di Universitas Teknologi Sydney (UTS) Insearch, yang semakin memperkeruh perdebatan mengenai keabsahan pendidikan yang dimilikinya.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat Andi Arief menyarankan agar klarifikasi mengenai ijazah Jokowi dan Gibran lebih baik dilakukan secara terbuka. Menurutnya, tabayyun atau klarifikasi lebih diutamakan daripada membuat polemik yang justru dapat memicu ketegangan politik lebih lanjut.

Pakar komunikasi politik Effendi Gazali juga memberikan pandangannya mengenai fenomena ini. Ia menegaskan bahwa memamerkan ijazah bukanlah masalah jika memang seseorang telah lulus dan memenuhi syarat akademis yang ditentukan. Namun, ia menyindir bahwa Presiden Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik, meskipun hal tersebut bukan menjadi masalah besar jika dapat dibuktikan keasliannya.

Di tengah sorotan tersebut, Gibran pun diminta untuk lebih aktif dalam merayu Jokowi agar bersedia memperlihatkan ijazahnya. Desakan ini semakin menguat menjelang peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada bulan Oktober mendatang.

Publik pun terus menanti langkah konkret yang akan diambil oleh Presiden Prabowo untuk meredam ketegangan politik yang berkembang terkait isu ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga