Produsen Nakal Wajib Waspada, Produk Haram Berlabel Halal Terancam Penjara dan Denda Besar

 

Repelita Jakarta - Praktik pemalsuan label halal pada produk yang sebenarnya mengandung bahan haram menjadi perhatian serius di Indonesia.

Tindakan ini tidak hanya menyesatkan konsumen, terutama umat Islam, tetapi juga melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana berat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang mengandung bahan yang diharamkan.

Pelaku usaha yang telah memegang sertifikat halal wajib menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Jika dilanggar, pelaku usaha dapat dijerat pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp2 miliar.

Selain itu, pencantuman label halal tanpa melalui proses sertifikasi halal yang sah juga merupakan pelanggaran hukum.

Pelaku usaha yang mencantumkan label halal palsu dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah, menegaskan bahwa pencantuman label halal palsu merupakan tindak pidana untuk menipu konsumen agar yakin dengan kehalalan produk tertentu.

Ini melanggar hukum dan diancam pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan kritis dalam memilih produk.

Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan produk yang mencantumkan label halal secara ilegal.

Langkah ini penting untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga