Nicho Silalahi Soroti Penerapan E-SIM yang Dinilai Menguntungkan Oligarki dan Lanjutkan Warisan Jokowi

 

Repelita Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah memperkuat implementasi teknologi e-SIM di Indonesia.

Langkah ini menuai kritik tajam dari pegiat media sosial Nicho Silalahi yang menilai kebijakan tersebut berpotensi menguntungkan korporasi besar.

Nicho mempertanyakan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya menunjukkan kecenderungan melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam melayani kepentingan bisnis besar.

Ia menyebut beberapa kementerian yang menurutnya berperan sebagai sales untuk produk tertentu, termasuk Kominfo yang dianggapnya sebagai sales set-top box.

Menurut Nicho, dorongan pemerintah terhadap e-SIM yang dianggap lebih aman dari SIM fisik tidak terlepas dari kepentingan bisnis besar.

Ia mengkritik bahwa kebijakan ini dapat memperkuat dominasi oligarki dalam sektor teknologi dan komunikasi.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa e-SIM mampu memberikan perlindungan berlapis terhadap praktik-praktik seperti spam, phishing, hingga penyalahgunaan nomor untuk judi online.

Ia menyatakan bahwa teknologi ini menambah tingkat keamanan karena tidak dapat dipindahkan seperti kartu SIM fisik.

Berbeda dengan SIM konvensional yang bisa dilepas dan digunakan di perangkat lain, e-SIM terintegrasi langsung ke dalam perangkat.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna dalam berkomunikasi.

Namun, Nicho tetap menilai bahwa implementasi e-SIM ini lebih menguntungkan korporasi besar daripada masyarakat umum.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut.

Kritik ini mencerminkan kekhawatiran bahwa transisi kebijakan teknologi tidak membawa perubahan signifikan dalam arah kebijakan nasional.

Sebaliknya, justru memperkuat dominasi politik dan ekonomi kelompok tertentu, meskipun secara konstitusional masa jabatannya telah berakhir.

Pernyataan Nicho ini menambah daftar kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang dianggap belum mampu melepaskan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Prabowo dapat menjalankan visi dan misinya sendiri sebagai Presiden Indonesia. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga