Jokowi Diserang Isu Ijazah Palsu, Boni Hargens Bongkar Manuver Politik di Balik Upaya Hancurkan Gibran 2029

Repelita Jakarta - Langkah Presiden Joko Widodo menempuh jalur hukum terkait tudingan ijazah palsu mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Ahli politik Boni Hargens menilai keputusan tersebut sebagai langkah strategis dan menjadi pelajaran penting dalam praktik demokrasi.

Menurut Boni, tindakan Jokowi menunjukkan bagaimana hukum harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Publik bertajuk "Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi" yang digelar Gerakan IndonesiaCerah di Jakarta.

Dalam negara demokrasi, kata Boni, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata konstitusi.

Artinya, setiap orang, tanpa kecuali, harus tunduk pada hukum.

Boni menyoroti aksi massa yang sempat menggeruduk kediaman Jokowi di Solo dengan membawa narasi palsu terkait ijazah presiden.

Ia menilai tindakan tersebut harus diproses secara hukum agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Siapa pun yang menuding tanpa dasar harus bertanggung jawab secara hukum. Bukan membuat keresahan di tengah masyarakat," kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia itu.

Ia pun mengapresiasi sikap Jokowi yang tidak membalas serangan dengan emosi, melainkan membawa persoalan tersebut ke ranah yang tepat.

"Pak Jokowi memberikan contoh sangat baik. Jika ada tudingan atau fitnah, tempuh jalur hukum. Ini membuktikan bahwa demokrasi hukum hidup," ujarnya.

Lebih lanjut, Boni menegaskan bahwa orang-orang yang menuding harus siap membuktikan tuduhannya di pengadilan.

Proses hukum akan membuka fakta yang sesungguhnya, termasuk keaslian dokumen seperti ijazah.

Ia menyebut proses ini penting untuk mendidik publik agar tidak mudah menyebarkan informasi bohong, apalagi jika bermotif politik.

"Tudingan sistematis, vulgar, dan konsisten yang menyerang Jokowi harus dibuktikan di pengadilan. Di sana kebenaran diuji," tegasnya.

Boni juga menilai tuduhan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi politik yang lebih besar.

Menurutnya, ada pihak yang berusaha melemahkan posisi Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, dengan menghantam reputasi Jokowi.

"Kelompok-kelompok ini tidak ingin Gibran semakin kuat menjelang 2029. Mereka ingin merusak legacy Jokowi agar masa depan politik anak-anaknya terganggu," ujarnya.

Ia menduga kelompok tersebut terdiri dari politisi yang kecewa, pengusaha yang tersingkir, hingga ormas yang dibubarkan selama kepemimpinan Jokowi.

Kekecewaan itu kemudian membentuk blok oposisi baru yang terus menekan Jokowi dan keluarganya.

"Target jangka pendeknya adalah membuat situasi politik tidak stabil, yang pada akhirnya juga merugikan pemerintahan Presiden Prabowo," ungkap Boni.

Karena itu, menurutnya, langkah Jokowi menempuh jalur hukum adalah upaya penting untuk menjaga stabilitas dan menegaskan komitmen terhadap demokrasi.

Selain Boni, diskusi tersebut juga dihadiri Koordinator Gerakan IndonesiaCerah Febry Wahyuni Sabran, Pengamat Politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, Pakar Kebijakan Publik Asep Kususanto, dan Analis Ekonomi Politik Mardiyanto.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga