Repelita Jakarta - Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang mengungkap hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat semakin mengungkap potensi korupsi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap pengelolaan bansos yang diungkap oleh berbagai pihak, termasuk pegiat media sosial dan pemerhati politik. Rocky Gerung, melalui akun YouTube pribadinya, menyebutkan bahwa pernyataan Luhut tersebut seolah mengonfirmasi dugaan kebrutalan dalam menjadikan bansos sebagai bancakan politik.
"Jadi kelihatannya akhirnya jadi semacam pertengkaran siapa yang memerintah di situ. Jelas itu tanggung jawab dari presiden sebelumnya, presiden ke-8. Sorry, saya selalu sebut presiden ke-8, yang saya maksud presiden ke-7. Karena saya itu menyebut ke-8 karena Jokowi 2 kali di pemerintahan," ujar Rocky Gerung.
Rocky menilai bahwa data penerima bansos yang tidak tepat sasaran, yang diduga menjadi penyebab dana bansos tidak sampai ke yang berhak, harus segera diselidiki lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
“Rakyatnya ternyata hanya separuh yang tersalur. Segera itu bocoran dari Pak Luhut ini juga punya akibat hukum dan akibat hukum itu harus diuji. Apakah data-data yang selama ini dipakai itu betul-betul data yang riil atau data yang fiktif, di situ masalahnya,” tandas Rocky.
Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengungkapkan bahwa kendala utama dalam penyaluran bansos selama lima tahun terakhir adalah data yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok