Jokowi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP Seolah Dikonfirmasi Luhut

 

Repelita, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang tepat sasaran. Pernyataan ini memicu reaksi tajam dari pegiat media sosial Stefan Antonio, yang menyebut bahwa pernyataan Luhut tersebut seolah mengonfirmasi dugaan keterlibatan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam daftar finalis tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

“TEMUAN OCCRP SEOLAH DIKONFIRMASI OPUNG LUHUT.. 250 TRILIUN BANSOS GA DITERIMA OLEH YANG BERHAK,” ujar Stefan melalui unggahannya di X, Selasa, 11 Februari 2025.

Menurut Stefan, pernyataan Luhut dapat dijadikan alasan kuat untuk mengadili Jokowi. "Inilah sebabnya Jokowi sudah HARUS DIADILI," tambah Stefan dengan tegas.

Stefan menyoroti bahwa bansos merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos), namun pada masa pemerintahan Jokowi, Menteri Sosial tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos. “Gimana engga? Bansos itu URUSAN Kementrian Sosial. Tapi urusan Bansos kemarin, JOKOWI bisa-bisanya ga ajak Kementrian Sosial dalam Urusan Penyaluran Bansos,” ujar Stefan.

Dia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian untuk segera mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi. "Kurang Bukti apalagi Wahay APARAT PENEGAK HUKUM @KPK_RI @KejaksaanRI @DivHumas_Polri?? Kapan kalian mau mulai USUT JOKOWI??!!!" pungkas Stefan.

Sementara itu, Luhut menyampaikan bahwa hanya separuh dari anggaran bansos Rp500 triliun yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Hal ini disampaikan Luhut melalui akun Instagram-nya, dengan menjelaskan bahwa ketidaktepatan sasaran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, dan adanya masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Luhut yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi di era Jokowi menambahkan bahwa tantangan besar dalam program perlindungan sosial selama lima tahun terakhir tidak dapat dipungkiri. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga