Repelita Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang tepat sasaran. Hal ini diungkapkan Luhut melalui akun Instagramnya yang dikutip pada Minggu, 9 Februari 2025.
Luhut menjelaskan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bansos ini menjadi salah satu tantangan besar dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir, terutama di era Presiden ke-7 Joko Widodo.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut.
Ia menjelaskan bahwa ketidaktepatan sasaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, serta masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, memberikan komentar dengan nada satir. “Ya ampun, pengawasannya bagaimana selama ini ya? Bisa amsyong begini urusan bansos,” ujarnya melalui akun X miliknya, Minggu, 9 Februari 2025.
Adi Prayitno juga menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah terhadap kebocoran anggaran besar, dibandingkan dengan pengawasan yang ketat terhadap usaha kecil. “Ayo MUI mana fatwanya soal begini? Malah yang diuber-uber warung eceran penjualan gas 3 kg yang dituding bikin negara rugi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa jika setengah dari anggaran bansos tidak jelas alirannya, maka pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan menghadapi tugas berat untuk membenahi sistem perlinsos agar tidak lagi menjadi ladang kebocoran anggaran. “Rezim sudah ganti, yang begini mesti diungkap tuntas,” tandas Adi Prayitno. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
