Repelita Jakarta - Beredar informasi mengenai 'bedol desa' pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga negara asing (WNA) asal China. Sekitar 30 pejabat setingkat Kabid, Kasubbid, Kasie, dan petugas lapangan diperiksa menyusul laporan dari Kedutaan Besar China.
Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengonfirmasi bahwa kasus ini berbeda dengan video TikTok yang sebelumnya viral. "Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli) itu benar (hoax). Ini case (kasus) berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus.
Sebelumnya, seorang WNA China mengaku dipungli saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 16 Januari 2025. Namun, video TikTok yang dibuatnya ternyata palsu. WNA tersebut telah ditangkap dan dideportasi setelah mengakui kesalahannya.
Menteri Agus memastikan semua petugas yang namanya tercantum dalam data Kedubes China sedang menjalani pemeriksaan internal. "Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," tegasnya.
Dia menekankan pentingnya perombakan menyeluruh untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan. "Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkap Agus.
Menteri Agus juga berterima kasih kepada Kedubes China atas informasinya. "Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujarnya.
Ke depan, Kementerian Imipas akan mengembangkan sistem pemeriksaan keimigrasian berbasis digital untuk memastikan proses yang lebih mudah, transparan, dan efisien. "Terpenting adalah bebas dari potensi penyalahgunaan," sebut Agus.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam menambahkan, Ditjen Imigrasi mendukung program akselerasi melalui inovasi layanan digital, seperti permohonan visa online, penggunaan autogate, dan perpanjangan izin tinggal mandiri. "Kami merespon baik semua pihak yang menyampaikan aspirasi, kritik, saran terkait layanan keimigrasian. Semua itu sangat berarti sebagai bahan evaluasi kami untuk menjadi semakin baik," pungkas Godam.
Kedubes China mengapresiasi langkah Kementerian Imipas dalam menangani kasus ini. Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia yang telah menjembatani penyelesaian masalah. "Tahun lalu, dengan bantuan dari Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjaga kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta, dan telah menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok," tulis Kedubes China.
Kedubes China juga menyarankan agar Imigrasi memasang tanda-tanda seperti 'Tidak Ada Tip' dan 'Silakan Laporkan Jika Ada Pemerasan' dalam bahasa Tiongkok, Indonesia, dan Inggris di pos pemeriksaan imigrasi. Mereka juga menyertakan nomor hotline pengaduan untuk WNA China yang merasa dipungli. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
