Repelita Jakarta - Beredar informasi terkait 'bedol desa' pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta, yang diduga terkait dengan praktik pungutan liar terhadap warga negara asing (WNA) asal China. Sekitar 30 pejabat setingkat Kabid, Kasubbid, Kasie, dan petugas lapangan sedang diperiksa terkait isu tersebut.
Informasi ini berkembang setelah Kedutaan Besar (Kedubes) China melaporkan adanya praktik pungli terhadap warganya yang berlangsung selama 2024 hingga Januari 2025. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengonfirmasi bahwa pencopotan dan pemeriksaan ini berhubungan dengan data yang diberikan oleh Kedubes China.
"Kalau yang itu (video TikTok pungli) itu benar (hoax). Ini kasus berbeda, dengan data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, kami langsung menarik semua (petugas) yang ada di daftar Kedubes China dari penugasan di Soetta dan menggantinya," ujar Menteri Agus saat dikonfirmasi, Sabtu (1/2/2025).
Sebelumnya, sempat beredar video TikTok yang dibuat oleh seorang WNA China yang mengaku dipungli saat tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada 16 Januari 2025. Namun, video tersebut akhirnya terungkap sebagai hoax. WNA China tersebut telah ditangkap oleh pihak Imigrasi dan dideportasi setelah mengakui kesalahannya.
Menteri Agus memastikan bahwa semua petugas Imigrasi yang namanya tercatat dalam data yang disampaikan Kedubes China sedang dalam proses pemeriksaan internal. Dia menegaskan bahwa perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan.
"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," jelasnya.
Menteri Agus mengapresiasi peran Kedubes China yang telah memberikan informasi penting ini. Ia menyebutkan bahwa hal ini menjadi momentum bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pembenahan dalam institusinya.
"Kami berterima kasih atas informasi yang diberikan oleh Kedubes China. Kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi dan permasyarakatan," ujar Menteri Agus.
Ke depan, Menteri Agus berencana mengembangkan sistem pemeriksaan keimigrasian berbasis digital untuk mempermudah, transparan, dan efisien, serta mengurangi potensi penyalahgunaan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam menambahkan bahwa Ditjen Imigrasi mendukung program akselerasi yang dicanangkan Menteri, termasuk inovasi layanan digital yang dimiliki Ditjen Imigrasi, seperti permohonan visa secara online, penggunaan autogate di bandara, serta perpanjangan izin tinggal mandiri.
"Kami merespon baik semua pihak yang memberikan aspirasi dan saran mengenai layanan keimigrasian. Semua itu sangat berarti untuk evaluasi kami," tambah Godam.
Kedubes China, dalam suratnya kepada Kemlu, mengapresiasi langkah perbaikan yang dilakukan oleh Kemen-Imipas. Kedubes China juga mengungkapkan telah menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan dengan total pengembalian uang sekitar Rp 32.750.000 kepada lebih dari 60 warganya.
Kedubes China juga menyarankan agar Imigrasi memasang tanda-tanda seperti 'Tidak Ada Tip', 'Laporkan Jika Ada Pemerasan' dalam bahasa Tiongkok, Indonesia, dan Inggris di pos pemeriksaan untuk mencegah praktik pungli. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
