Repelita, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, meminta Penjabat (Pj.) Bupati Kuningan, Agus Toyib, untuk menindaklanjuti secara objektif kasus viral oknum ASN Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kuningan yang terlibat dalam kegiatan nyawer. Herman menegaskan pentingnya pendekatan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menanggapi kasus tersebut.
"Saya sudah minta Pj. Bupati untuk mendalami, kemudian menggunakan pendekatan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Itu pisaunya," ujar Herman di Gedung Sate, Bandung, Jumat (24/1/2025).
Herman menginstruksikan agar Agus Toyib menilai apakah tindakan oknum ASN tersebut termasuk pelanggaran disiplin dan menentukan kategori pelanggaran, apakah ringan, sedang, atau berat. Jika diperlukan, Herman menekankan pentingnya penerapan sanksi yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Kalaupun harus ada sanksi, harus fair. Tools sudah ada PP tentang disiplin PNS. Kalau masuk dalam pelanggaran disiplin, itu tidak patut maka pendalamannya ada pada pejabat pembina kepegawaian. Harus fair, jangan sampai subjektif," katanya.
Herman juga menyayangkan kejadian tersebut, terutama jika perbuatan itu terjadi pada jam kerja. Selain itu, Pemprov Jabar mengimbau agar ASN di Jabar selalu fokus pada pelayanan publik dan menghindari aktivitas yang tidak produktif.
"Kami sayangkan karena tugas ASN melayani publik. Walaupun secara konteks kami tidak paham itu konteksnya seperti apa, harus bijak tetapi harus tegas," ucapnya.
Sebelumnya, sebuah rekaman video berdurasi 30 detik memperlihatkan seorang oknum ASN dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang sedang membagikan uang sambil berjoget, yang kemudian menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, ASN yang mengenakan seragam dinas safari tampak membagi uang kepada orang-orang di sekitarnya.
Herman menegaskan bahwa kegiatan seperti itu tidak pantas dilakukan oleh ASN yang seharusnya berfokus pada pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pemprov Jabar pun mengingatkan agar hal-hal yang kontraproduktif seperti itu tidak terulang lagi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
