Sonny Danaparamita Protes Pernyataan Menteri KKP Terkait Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang

Repelita Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Sonny Danaparamita memprotes paparan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait narasi pembongkaran pagar laut di kawasan Tangerang, Banten.

Sonny mengungkapkan bahwa pada Rabu kemarin, jajaran Komisi IV melakukan inspeksi ke lokasi pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang. Namun, ia tidak sependapat dengan pernyataan Menteri KKP yang menyebutkan bahwa pagar laut tersebut telah dibongkar.

"Saya agak protes dengan paparan ini. Di slide halaman 7, halaman 8 yang judulnya pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten, kebetulan kemarin kami ke sana bersama Bu Ketua. Tolong kalau menarasikannya yang pas, karena bagi saya ini tidak tepat," ujar Sonny saat rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Sonny menilai bahwa narasi pembongkaran pagar laut tersebut telah di-framing. Ia menegaskan bahwa selama inspeksi, dirinya sama sekali tidak menyentuh pagar laut yang terbuat dari bambu itu.

"Jadi sedikit cerita, kemarin sebetulnya itu agak kasak-kusuk. Ini bentuk penghormatan saya, terima kasih Bu Ketua. Tapi teman-teman anggota yang ke sana kemarin, pimpinan kapoksi, rencananya adalah kunjungan spesifik terkait pagar laut," ungkapnya.

Sonny menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan apakah pembongkaran itu sesuai dengan aturan atau tidak. Namun, narasi yang disampaikan seolah-olah dirinya dan tim terlibat dalam pembongkaran, yang menurutnya tidak benar.

"Tapi kemudian kalau arahnya dibawa seperti framing begitu, sepertinya tidak. Tangan saya sekalipun tidak memegang batang bambu itu untuk kita tarik. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena soal apakah pencabutan itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak masih menjadi perdebatan," tambahnya.

Meski demikian, Sonny menyatakan dukungannya terhadap pembongkaran pagar laut jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan kesejahteraan nelayan. Ia mendesak agar Menteri KKP segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar jelas dan tidak menimbulkan perdebatan.

"Sebagaimana statement Bu Ketua, kemarin kita ingin ini diselesaikan dan dicabut. Tapi tolong konteksnya juga agak tepat agar kami di sini tidak menjadi perdebatan," tegasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga