Repelita Jakarta - Sosok Todung Mulya Lubis, penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto, kembali menjadi sorotan. Todung menyatakan keraguannya terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah muncul seruan agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mundur dari jabatannya.
“Kami semakin meragukan perkara ini adalah murni penegakan hukum,” kata Todung, menanggapi penetapan Hasto sebagai tersangka dan penggeledahan rumahnya dalam kasus suap mantan caleg PDIP, Harun Masiku. Ia juga menyoroti pernyataan mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, yang meminta Megawati mundur beberapa hari setelah bertemu dengan mantan Presiden Jokowi.
Todung melihat serangkaian peristiwa tersebut sebagai bentuk serangan politik terhadap PDIP dan Megawati. “Serangan ini jelas diarahkan ke PDIP, dan kami berharap KPK tetap bekerja profesional tanpa ditunggangi kepentingan tertentu,” tegasnya.
Todung Mulya Lubis merupakan tokoh hukum terkemuka yang memiliki rekam jejak panjang di dunia hukum dan politik. Pria kelahiran Muara Botung, Sumatra Utara, pada 4 Juli 1949 ini pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia. Ia juga aktif sebagai pengacara, akademisi, dan pejuang hak asasi manusia.
Dalam perjalanan kariernya, Todung dikenal sebagai pengacara andal yang pernah bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ia juga memimpin tim hukum pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam sengketa Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, Todung pernah menjadi arbiter di Dewan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dosen di berbagai universitas terkemuka di Indonesia.
Todung meraih gelar doktor di bidang hukum dari University of California di Berkeley pada tahun 1990 dengan disertasi tentang hak asasi manusia di era Orde Baru. Jejak akademiknya juga mencakup pendidikan di Harvard University dan University of California di Berkeley untuk gelar master.
Dengan pengalamannya yang luas, Todung Mulya Lubis terus menjadi figur sentral dalam berbagai isu hukum, termasuk dalam kasus yang melibatkan Hasto Kristianto dan PDIP.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
