Repelita Jakarta - Pengamat politik Said Didu kembali melontarkan kritik tajam terkait kondisi keuangan negara. Dalam wawancara di kanal YouTube Refly Harun, Said Didu menyebut bahwa secara akuntansi Indonesia bisa dikatakan telah "bangkrut". Hal ini dipicu oleh tingginya jumlah utang yang terus meningkat selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Dalam RAPBN 2024, pemerintah menganggarkan utang sebesar Rp 1.250 triliun untuk menutup defisit. Said Didu menjelaskan, tanpa utang tambahan ini, kondisi keuangan negara akan semakin kritis. "Pendapatan negara diproyeksikan Rp 2.781 triliun tetapi belanja mencapai Rp 3.300 triliun. Itu artinya ada defisit besar," jelasnya.
Menurut Said Didu, defisit tersebut diperparah dengan belanja wajib seperti gaji ASN, pendidikan, dan transfer daerah. "Kalau semua belanja mandatori dihitung kita sudah minus hampir Rp 300 triliun. Bahkan jika belanja lainnya seperti subsidi dan infrastruktur dimasukkan, defisit bisa mencapai Rp 1.000 triliun," tambahnya.
Untuk menutup kekurangan, pemerintah menaikkan target pajak hingga 12%. Hal ini, menurut Said Didu, akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa. "Siap-siap saja semuanya naik. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara, tapi rakyat yang harus menanggung bebannya," ujarnya.
Said Didu juga menyoroti warisan utang yang ditinggalkan Jokowi untuk presiden berikutnya. Hingga akhir masa jabatannya, total utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp 8.500 triliun. Jika ditambah utang BUMN, angka ini bisa membengkak hingga Rp 16.000 triliun. "Siapapun presidennya nanti mereka akan mewarisi beban yang sangat berat," kata Said Didu.
Said Didu menyarankan agar pemerintah lebih berani menekan oligarki dan renegosiasi kontrak pengelolaan sumber daya alam. "Kalau berani misalnya renegosiasi pendapatan dari tambang seperti nikel, emas, dan tembaga, negara bisa mendapatkan tambahan pendapatan signifikan," ujarnya. Namun, Said Didu pesimis langkah ini bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Said Didu mengingatkan bahwa rakyat harus memahami dampak dari utang yang terus meningkat. "Kenaikan harga BBM, listrik, hingga mahalnya biaya pendidikan adalah akibat dari beban utang negara. Ini bukan kebaikan hati pemerintah, tapi hasil dari utang yang kita semua harus bayar," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
