Rocky Gerung Soroti Masalah Koordinasi di Pemerintahan, Presiden Prabowo Intruksikan Pembongkaran Pagar Ilegal

 

Repelita Banten - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan langsung pembongkaran pagar ilegal yang berada di wilayah laut Banten. TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan nelayan setempat untuk melaksanakan pembongkaran tersebut.

Isu ini telah menjadi perhatian publik dan menyoroti masalah koordinasi dalam kabinet pemerintahan. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa pembongkaran pagar ini menunjukkan adanya masalah yang tidak berjalan dengan baik dalam sistem pemerintahan. “Jadi, kalau kemudian Presiden Prabowo mengambil alih isu itu dan memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar tersebut, itu menandakan bahwa ada yang betul-betul tidak berjalan,” ujar Rocky.

Rocky juga menyoroti bahwa isu yang seharusnya dapat diselesaikan oleh kementerian teknis justru diambil alih oleh Presiden. Hal ini, menurutnya, menunjukkan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas di antara para menteri.

Selain itu, Rocky juga mengkritik kurangnya inisiatif dari Wakil Presiden dalam menangani isu ini. Ia menyarankan bahwa Wakil Presiden seharusnya dapat menunjukkan kepedulian lebih terhadap persoalan yang sudah menjadi sorotan publik, mengingat ketidakhadiran peran Wakil Presiden mencerminkan lemahnya kontribusi dalam menangani isu strategis.

Rocky juga menyoroti dampak dari pembongkaran pagar ilegal ini terhadap stabilitas sosial dan politik di daerah tersebut. Ia mengingatkan bahwa isu ini sebelumnya memicu sentimen negatif di masyarakat dan bisa berkembang menjadi isu rasialisme. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat memperburuk instabilitas politik yang berdampak pada tingkat nasional.

Rocky mengingatkan bahwa Presiden Prabowo harus fokus pada tugas besar lainnya, seperti memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, dan tidak teralihkan dengan masalah teknis yang seharusnya bisa diselesaikan oleh kementerian terkait.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga