Repelita Tangerang - Rinny Budoyo, seorang pegiat media sosial, menyoroti dugaan keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo dalam proyek pembangunan pagar laut ilegal di wilayah Tangerang, Banten. Proyek tersebut diduga terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland yang dianggap merugikan nelayan setempat dan melanggar aturan yang berlaku.
Rinny mempertanyakan kebijakan yang mendasari proyek tersebut dan kemungkinan adanya kelalaian pemerintah dalam pemberian status PSN. “Adakah keterlibatan mantan Presiden Jokowi dalam pembangunan pagar laut yang merugikan para nelayan itu?” ungkap Rinny.
Ia menyoroti bahwa status PSN yang diberikan kepada proyek Tropical Coastland telah memberi ruang kepada pengembang untuk melakukan pengkavlingan laut secara masif. Menurutnya, kebijakan ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat, khususnya nelayan yang terdampak langsung oleh pembangunan pagar laut tersebut.
Rinny juga mengaitkan proyek ini dengan kebijakan Jokowi dalam mendorong konglomerat dalam negeri untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada masa pemerintahannya. Ia menilai bahwa kebijakan ini bisa jadi bertujuan menarik investasi guna mendukung proyek IKN, meskipun menimbulkan konsekuensi seperti penyalahgunaan hak atas lahan laut.
“Jangan-jangan rencana pengkavlingan laut dan reklamasi sudah masuk dalam proposal PSN Tropical Coastland yang diajukan pihak pengembang kepada pemerintah,” kata Rinny. “Tapi, kita juga harus bertanya: apakah Jokowi dan pemerintahannya tidak teliti dalam proses pemberian status PSN ini?” sambungnya.
Rinny menegaskan bahwa meskipun ada kemungkinan pihak pengembang telah menyalahgunakan status PSN, pemerintah saat itu tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Ia mengimbau agar kebijakan strategis seperti PSN lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya untuk menghindari dampak negatif yang berkepanjangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
