Repelita Jakarta - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam keras “proyek apa pun” yang bertujuan merelokasi paksa warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara lain.
Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyarankan untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania.
“Menyatakan penolakan keras dan kecaman terhadap proyek apa pun, yang bertujuan mengusir rakyat kami dari Jalur Gaza,” kata Abbas dalam pernyataan resmi kantor Presiden.
Abbas menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan meninggalkan tanah dan tempat suci mereka. Ia berjanji untuk tidak membiarkan tragedi seperti yang terjadi pada tahun 1948 dan 1967 terulang kembali bagi warga Palestina.
Ia juga menolak kebijakan yang dapat merusak persatuan tanah Palestina, baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Abbas meminta Trump untuk terus mendukung upaya gencatan senjata yang telah dimulai pada 19 Januari dan memastikan bahwa otoritas Palestina siap mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut.
Sebelumnya, Trump mengusulkan untuk memindahkan lebih dari satu juta warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara lain, seperti Yordania dan Mesir. Indonesia pun sempat disebut-sebut dalam rencana relokasi tersebut.
“Saya berkata kepada Raja Abdullah bahwa saya ingin Anda menampung lebih banyak (pengungsi), karena saya melihat situasi di Jalur Gaza sekarang sangat berantakan,” ujar Trump.
Trump juga menyebutkan akan berdiskusi dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk membahas kemungkinan Mesir ikut serta dalam relokasi tersebut.
“Kita berbicara tentang satu setengah juta orang, dan saya pikir kita bisa membersihkan semuanya,” kata Trump.
Trump menggambarkan Gaza sebagai “lokasi yang hampir sepenuhnya hancur” dan penuh dengan konflik yang sudah berlangsung selama berabad-abad.
Yordania telah menolak usulan tersebut. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menegaskan bahwa negara tersebut menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina.
“Penolakan kami terhadap pengusiran warga Palestina tegas dan tidak akan berubah,” ujar Menlu Safadi dalam pernyataan resmi.
“Yordania untuk warga Yordania, dan Palestina untuk warga Palestina,” tambahnya.
Pemerintah Mesir juga menyampaikan penolakan yang serupa. Kementerian Luar Negeri Mesir di Kairo menegaskan dukungan berkelanjutan untuk keteguhan hati rakyat Palestina di tanah mereka. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok