Repelita Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, buka suara mengenai polemik pembangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Menurut Titiek, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan siapa yang berada di balik proyek pembangunan pagar tersebut.
“Kami dari Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagernya punya siapa, siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai,” ujar Titiek.
Titiek juga mempertanyakan pihak yang menyuruh dan membiayai pembangunan pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan pagar ini memakan waktu yang cukup lama dan tidak mungkin selesai dalam waktu singkat.
Selain itu, Titiek juga menyinggung soal biaya pembangunan pagar bambu yang mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Menurutnya, nominal tersebut tidak sesuai dengan pengakuan adanya swadaya masyarakat dalam pembangunannya.
“Kita ini dari Komisi IV sedang berusaha untuk mensejahterakan kehidupan nelayan, kok tiba-tiba si nelayan ini kok punya duit segitu, ini kan sangat mengada-ada,” tambahnya.
Polemik mengenai pagar laut di perairan Tangerang Banten semakin memanas. Di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar tersebut, kini ditemukan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas perairan yang dipagari.
Desakan untuk mengungkap dalang di balik pembangunan pagar laut serta penyelidikan terkait penerbitan HGB di atas laut semakin menguat. Sorotan kini tertuju tidak hanya kepada Presiden Prabowo, tetapi juga kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).(*)
Editor: 91224 R-ID Elok