Repelita, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan pihaknya akan segera mengungkap dalang di balik pemagaran laut yang membentang di perairan Tangerang, Banten. Rencananya, pengungkapan tersebut akan dilakukan saat masa sidang dibuka pada Selasa (21/1/2025).
“Ini nanti akan kita bicarakan. Sudah masuk masa sidang, kalau perlu kita minta pertanggungjawabannya. Mungkin ini bukan kejadian pertama kali, kita akan ungkap. Teman-teman sudah paham juga ujung-ujungnya untuk apa,” kata Cucun kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
Cucun juga mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar pagar laut itu segera dicabut. Menurutnya, pemerintahan perlu hadir untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
“Makanya kita apresiasi langkah-langkah yang diambil Prabowo, bahwa itu nanti pemerintah negara yang harus hadir. Tidak boleh ada person-person yang mengkavling lahan yang sebetulnya negara yang punya,” ujar Cucun menegaskan.
Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, menilai pemagaran laut tersebut merupakan upaya pihak tertentu untuk menguasai lahan laut secara semena-mena.
“Masalah ini sangat kompleks. Ada yang menyebut kecolongan, terjadi pembiaran, dan pengawasan yang tidak ketat. Padahal, seharusnya tidak sulit bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemda Banten untuk mengungkap sosok di balik kemunculan pagar laut ini. Jika KKP dan Pemda serius, persoalan ini bisa cepat diselesaikan,” ujar Eka dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).
Eka menegaskan bahwa pemagaran laut jelas merugikan nelayan. Menurutnya, pagar itu membatasi ruang gerak nelayan untuk mencari ikan, memaksa mereka menempuh jarak lebih jauh. Akibatnya, biaya operasional nelayan, seperti bahan bakar, meningkat drastis.
“Saya berharap bukan hanya KKP, tapi Kementerian ATR/BPN juga turut bertanggung jawab. Mereka harus segera menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan bidangnya. Apalagi, pemagaran ini tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi Banten. Solusinya adalah mengungkap motif pemagaran ini dan meminta pertanggungjawaban pelaku,” jelas Eka.
Kekisruhan terkait pagar laut ini dimulai sejak Selasa (7/1/2025) lalu. Diduga, dalang di balik pemagaran ini adalah Agung Sedayu, pengembang PSN PIK 2. Namun, klaim ini sempat dibantah oleh kuasa hukum Agung Sedayu, Muannas Alaidid, yang menegaskan bahwa perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tidak pernah terlibat dalam pemasangan pagar laut.
“Tidak ada keterlibatan Agung Sedayu Group dalam pemasangan pagar laut. Kami menegaskan hingga saat ini tidak ada bukti maupun fakta hukum yang mengaitkan Agung Sedayu Group dengan tindakan tersebut,” ujar Muannas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/1/2025).
Namun, klaim Muannas bertolak belakang dengan kesaksian warga dan nelayan Desa Kronjo, Tangerang, Heru Mapunca. Heru mengaku pernah bertemu dengan pelaku pemasangan pagar laut.
Dia menceritakan bahwa pemasangan dilakukan pada malam hari. Pada saat itu, dia melihat lima unit mobil truk yang membawa muatan bambu menuju Pulau Cangkir. Karena penasaran, Heru mengecek lokasi keesokan harinya dan menemukan sejumlah tukang yang sedang sibuk memilah bambu.
“Banyak, 10 orang tukang. Pakai 3 perahu. Hebat pemborongnya, laut saja diuruk, dipager-pager gitu,” ujarnya sambil terkekeh.
Heru menambahkan, setelah bertanya kepada salah satu tukang, dia mengetahui bahwa pagar laut tersebut merupakan proyek garapan Agung Sedayu.
“Ini proyek siapa?” tanya Heru lagi. “Agung Sedayu,” jawab si tukang. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
