Repelita Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) dianggap tidak pro penegakan hukum karena memilih untuk menyimpan bukti skandal pejabat negara daripada melaporkannya kepada lembaga penegak hukum.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 9 Januari 2025, mempertanyakan sikap PDIP terkait dugaan skandal tersebut.
Haidar menegaskan bahwa jika memang PDIP memiliki bukti tindak pidana, seharusnya mereka segera melaporkannya ke pihak berwenang, bukan malah menyimpannya.
"Kalau benar apa yang dikatakan PDIP tentang bukti skandal tersebut, kenapa malah disimpan dan bukan dilaporkan? Jangan salahkan publik bila kemudian menilai PDIP tidak pro penegakan hukum," kata Haidar.
Haidar juga menekankan bahwa jika sebuah partai politik mengetahui atau memiliki bukti adanya tindak pidana, mereka wajib melaporkannya. "Mengetahui apalagi memiliki bukti tindak pidana tapi tidak melaporkannya juga bisa dipidana.
Sebab patut diduga sebagai pelaku turut serta atau menyembunyikan dan menolong pelaku kejahatan hingga menghalangi penegakan hukum," ungkapnya.
Lebih lanjut, Haidar menambahkan bahwa apabila bukti skandal yang dimaksud tidak ada dan hanya gertakan belaka, PDIP bisa dijerat dengan pasal penyebaran berita bohong.
"Jadi klaim bahwa Hasto memiliki dan menyimpan bukti skandal pejabat negara ini hanya akan membuat posisinya semakin sulit. Maju kena, mundur pun bisa kena," pungkas Haidar. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
