Kritik Pagar Laut, Hashim Djojohadikusumo Ungkap Proyek Tanggul Laut Raksasa

 

Repelita Jakarta – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengkritik keberadaan pagar laut yang dibangun di perairan Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatan yang sama, Hashim juga mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 kilometer di pesisir utara Pulau Jawa.

Menurut Hashim, keberadaan pagar laut ini dianggap mengancam nelayan yang merasa tertekan oleh kenaikan permukaan laut. Ia menyebut bahwa masalah ini berakar dari perubahan iklim global yang semakin memperburuk kondisi lingkungan pesisir.

“Pagar laut ini mencerminkan ancaman bagi nelayan kita. Permasalahan ini timbul akibat dampak perubahan iklim yang semakin nyata,” ujar Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Hashim juga menjelaskan bahwa pemerintah Prabowo Subianto telah memutuskan untuk melaksanakan proyek pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Tanggul ini direncanakan akan melindungi daerah pesisir dari potensi kenaikan air laut yang lebih parah di masa depan.

Proyek ini, yang juga disebut sebagai tanggul laut raksasa, akan mencakup wilayah Banten, pantai utara Jakarta, hingga beberapa kota di pesisir utara Pulau Jawa, seperti Kudus, Kendal, Semarang, dan wilayah lainnya di Jawa Timur. Hashim menekankan bahwa lokasi pagar laut yang sedang dibahas ini beririsan dengan kawasan yang akan dilindungi oleh tanggul laut tersebut.

“Pembangunan tanggul laut ini mungkin memerlukan waktu yang panjang, sekitar 10 hingga 20 tahun, namun langkah ini harus segera dimulai untuk melindungi jutaan hektar sawah di pantai utara Jawa,” tambah Hashim.

Rencana pembangunan tanggul laut raksasa ini bukanlah hal baru, mengingat sejak 1994 sudah ada gagasan pembangunan untuk mengantisipasi ancaman kenaikan permukaan laut. Meskipun proyek ini terlambat untuk dilaksanakan, Hashim optimistis bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai, asalkan proyek ini dapat segera dijalankan.

Pada kesempatan sebelumnya, Hashim juga menyampaikan rencana yang sama pada Oktober 2024. Bahkan, dalam kunjungan Prabowo Subianto ke Cina pada November 2024, presiden menawarkan proyek ini kepada para investor untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan tanggul laut tersebut. Kunjungan tersebut disambut positif oleh Presiden Xi Jinping, yang menyetujui kolaborasi dalam proyek besar ini.

Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari proyek kebanggaan yang melibatkan Cina, termasuk proyek "High Speed Train" Jakarta-Bandung.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menekankan pentingnya kelanjutan studi kelayakan terkait pembangunan tanggul laut raksasa. Menurut AHY, studi kelayakan yang dibuat pada 2020 perlu ditinjau ulang mengingat perkembangan terkini terkait kondisi alam dan iklim.

“Studi kelayakan yang dilakukan pada 2020 perlu kami perbaharui. Kami akan meninjau semua aspek untuk memastikan perencanaan ini sesuai dengan kondisi saat ini,” kata AHY. Ia juga menambahkan bahwa evaluasi tersebut akan melibatkan banyak ahli dan pihak terkait guna memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

“Lebih cepat lebih baik, tapi kami tidak bisa terburu-buru karena proyek besar dan kompleks membutuhkan perencanaan yang matang,” tutup AHY.(*) 

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga