Repelita, Tangerang - Komisi IV DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) pagar laut yang menuai polemik di tengah masyarakat bersama Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, di pesisir laut Tangerang, Banten, Rabu, 22 Januari 2025.
Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi Soeharto, mengatakan bahwa sidak dilakukan untuk melihat langsung keberadaan pagar laut yang tengah menghebohkan masyarakat. "Tadi kita dari Komisi IV, pimpinan dan kapoksi, kita langsung ke lokasi untuk melihat pagar laut yang menghebohkan itu," ujar Titiek Soeharto di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia juga menambahkan, dalam sidak tersebut turut hadir Menteri KKP, Menteri ATR/BPN, Menteri Lingkungan Hidup, serta pejabat dari TNI AL. "Dan tadi juga ada Pak Menteri KKP, Menteri ATR/BPN, Menteri Lingkungan Hidup, ada KSAL, dan pejabat AL," sambungnya.
Titiek menegaskan bahwa Komisi IV DPR dan pemerintah sepakat untuk mencabut pagar laut yang dinilai menghambat nelayan mencari nafkah. "Kita semua sepakat, menteri-menteri juga, perintah presiden untuk membongkar pagar laut itu. Jadi kita sendiri melihat itu menghalang-halangi jalannya nelayan untuk cari nafkah," jelasnya.
Lebih lanjut, Titiek menyatakan bahwa pagar laut tersebut melanggar amanah konstitusi, di mana seluruh kekayaan alam Indonesia adalah milik negara. "Itu melanggar hukum. Ini kan laut, laut ini bukan milik perorangan atau milik perusahaan, ini adalah punya negara mereka enak aja mager-magerin," kata Titiek.
Dia pun mengapresiasi langkah pemerintah dan aparat yang berkomitmen untuk segera mencabut pagar laut tersebut. "Jadi alhamdulillah kami dari Komisi IV mengapresiasi pemerintah dan aparat untuk bisa segera mencabut pagar laut itu," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
