Repelita, Jakarta - Mantan kader PDIP Effendi Simbolon mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membantu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku. Hal tersebut dikemukakan Effendi karena selama Jokowi menjabat sebagai kepala negara, Hasto tidak pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tersebut.
Menanggapi pernyataan Effendi, Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menilai bahwa KPK harus memeriksa Jokowi terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. "Jika ucapan Effendi Simbolon mengindikasikan bahwa Jokowi membantu Hasto, berarti asumsi publik yang menyatakan KPK jadi alat Jokowi benar adanya," kata Guntur dalam keterangan resmi pada Kamis (9/1).
Guntur juga menambahkan bahwa KPK perlu memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan obstruction of justice yang mengarah pada upaya merintangi penyidikan kasus Harun Masiku.
Namun, meskipun Effendi menyebutkan bantuan Jokowi, Hasto Kristiyanto sendiri tidak merasa dibantu dalam kasus Harun Masiku. "Kalau benar dibantu, maka seharusnya kasus Harun Masiku tidak ada sejak awal," tegas Guntur. Ia juga menyatakan bahwa dalam penanganan kasus tersebut ada kekuatan 'tangan-tangan kekuasaan' yang justru menyerang Hasto dan PDIP.
Guntur menilai, jika pernyataan Effendi Simbolon benar, maka pihak yang bisa menggerakkan KPK adalah Jokowi. Effendi Simbolon sebelumnya juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memberikan perhatian kepada Hasto, bahkan menjaga dirinya selama ini.
Sementara itu, Effendi menilai bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP seharusnya bertanggung jawab atas kasus yang menimpa Hasto. Menurutnya, Megawati harus mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. "Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab, ya meletakkan jabatan kan ksatria juga, dan akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Effendi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
