Budaya Bagi-bagi Kue untuk Buzzer Harus Disetop, Demi Menyelamatkan BUMN

Repelita Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mendesak Pemerintah Prabowo Subianto untuk segera merotasi pejabat di posisi strategis BUMN. Menurutnya, keberadaan relawan dan buzzer politik yang merupakan peninggalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah memberi dampak buruk terhadap kinerja dan citra perusahaan pelat merah.

Trubus menyatakan bahwa praktik penempatan relawan sebagai pejabat komisaris di BUMN harus dihentikan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Ia menyebutkan bahwa sejak 2014 banyak BUMN yang mengalami kebangkrutan karena penunjukan relawan yang tidak kompeten. "BUMN kita bangkrut, sejak tahun 2014 itu mengalami bangkrut, karena itu Mulyono (Jokowi) itu menerapkan itu, relawan-relawan ditempatkan jadi komisaris," ungkap Trubus.

Dia juga menyoroti penunjukan sejumlah relawan Jokowi ke posisi strategis, seperti Budi Arie Setiadi yang menjadi Menteri Koperasi dan Immanuel Ebenezer (Noel) sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Menurut Trubus, penunjukan pejabat tanpa kompetensi seperti ini dapat merusak birokrasi dan menurunkan kualitas pemerintahan.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah dugaan pemalsuan riwayat pekerjaan dan pendidikan oleh Komisaris PT Pelni, Kristia Budiyarto, yang juga dikenal sebagai buzzer Jokowi. Universitas Hasanuddin membantah bahwa Kristia adalah alumnusnya, dan riwayat pekerjaannya sebagai Direktur Program di Etnikom Network Bens Radio serta General Manager di PT Planet Tecno juga tidak dapat diverifikasi.

Kristia diangkat menjadi Komisaris PT Pelni melalui Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020. Pihak PT Pelni, melalui Manajer Komunikasi Korporasi Ditto Pappilanda, menyatakan bahwa pengangkatan pejabat komisaris merupakan kewenangan Kementerian BUMN, yang diyakini menempatkan individu terbaik untuk menjaga profesionalisme dan integritas perusahaan.

" Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara," ungkap Ditto. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga