Anas Urbaningrum: Jawaban Diplomatis Menteri ATR Jelas Penghindaran Tanggung Jawab

 

Repelita, Jakarta - Proyek Konsorsium Aguan cs yang melakukan groundbreaking di Ibu Kota Negara (IKN) pada Agustus 2023 kembali menjadi sorotan. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang belum memberikan rincian bulan keluarnya Hak Guna Bangunan (HGB) untuk proyek tersebut, hanya menyebutkan tahun 2023.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penerbitan HGB tersebut terjadi dekat dengan waktu groundbreaking. Banyak yang menduga bahwa situasi ini akan sulit dijawab secara diplomatis oleh Menteri ATR, Hadi Tjajanto.

Sejumlah netizen turut memberikan komentar mereka. Akun @WarungKopiMangDarman menyebutkan, "Apanya diplomatis. Si bangke ini jelas jual negara. Ini bukan diplomatis, tapi pengkhianatan terhadap bangsa dan negara." Sementara itu, @AbdillahHNS menilai bahwa "jawaban diplomatis bisa berarti pengakuan jika dia kepepet."

Akun @HaruYuki memberikan komentar dengan analogi sepak bola, "Bola panas diterima Nusron lalu dioper ke AHY, kemudian AHY menggiring bola lalu umpan crossing ke depan gawang, tapi sayang sekali Hadi Tjajanto tidak berani menyundul bola." Sementara itu, @Dally74747474 memperingatkan, "Cepat interogasi petugas ukur dan seluruh pejabat BPN yang terkait atas penerbitan SHGB dan SHM. Negosiasi, mereka pasti akan bicara siapa dalangnya. Itu hampir 300 sertifikat, tidak mungkin sekelas Kanwil BPN berani terbitkan sertifikat tanpa perintah."

Akun @Nuralam317 pun menambahkan, "Betul dia aktornya, pemeran pembantu, aktor utamanya ya JKW." Netizen lainnya, @Bukan_Bento, berkomentar, "Seperti melempar tanggung jawabnya ke seseorang yang ngasih perintah saat itu... kayaknya siiih."

Akun @anasurbaningrum turut berkomentar, "Jawaban beliau diplomatis. Alias menghindar menjawab. Artinya: tidak berani menjawab. Kesimpulannya bagi publik sudah jelas. Jelas seterang cahaya." Komentar-komentar ini semakin memperlihatkan ketidakpuasan publik terhadap situasi yang melibatkan pejabat terkait dengan proyek ini. Mereka menuntut agar penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas penerbitan HGB yang kontroversial ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga