LMND Desak Prabowo Terbitkan PP atau Perppu Pembatalan PPN 12 Persen

Repelita, Jakarta - Harga kebutuhan pokok dan jasa mulai beranjak naik jelang tahun baru, yang juga dibarengi dengan rencana kenaikan PPN 12 persen yang mulai dirasakan masyarakat.

Hal tersebut dibahas dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Eksekutif Nasional-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) dengan tema "PPN 12 persen: Rakyat Menjerit, Saatnya PP Penundaan Terbit". Kegiatan diskusi ini berlangsung di Kantor EN-LMND, Jl. Tebet Dalam No 1F pada Minggu, 29 Desember 2024.

Ketua Umum EN-LMND, Muhammad Asrul, dalam keterangan resminya menyampaikan, "Sekarang harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Rakyat mulai mengeluh akibat harga-harga yang makin mahal. Wacana kenaikan PPN 12 persen yang mengecualikan kebutuhan bahan pokok berbanding terbalik dengan realitas pasar yang mengalami peningkatan harga-harga secara menyeluruh."

Asrul juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di banyak perusahaan besar yang mengalami kerugian dan gulung tikar. "Sementara anak muda kesusahan mencari pekerjaan," tambahnya.

Melihat kondisi tersebut, Asrul berharap Presiden Prabowo dapat menunda rencana kenaikan PPN yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) penundaan.

Diskusi ini juga dihadiri oleh narasumber Gede Sandra (Ekonom), Arif Nurul Imam (Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia), dan Muhammad Arifin (Wasekjend Ideologi EN-LMND), serta dihadiri oleh anggota LMND dari seluruh Jabodetabek. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga