Legislator Setuju Gubernur Dipilih DPRD, tapi Pemilihan Bupati dan Walikota Langsung

 

Repelita, Jakarta 15 Desember 2024 – Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Namun, Irawan mengusulkan hal ini hanya berlaku untuk gubernur, sementara untuk bupati dan wali kota tetap dilakukan melalui pemilihan langsung.

"Paling bagus menurut saya memang gubernur dipilih oleh DPRD saja. Pertimbangannya adalah kekuasaan dan wewenang gubernur hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati dan wali kota, lebih baik tetap dipilih langsung," ujar Irawan dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

Menurut Irawan, gubernur seharusnya dipilih oleh DPRD karena berkaitan dengan konsep otonomi daerah. Pilkada, katanya, merupakan wujud kebijakan desentralisasi politik. Dalam desain kebijakan ini, otonomi daerah berada pada pemerintahan kabupaten/kota, sementara provinsi menjalankan tugas pembantuan atau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Selain itu, memindahkan pemilihan kepala daerah ke DPRD dianggap dapat menghemat anggaran Pilkada. Selama ini, kebijakan dan pelaksanaan Pilkada di Indonesia sering kali tidak efisien.

"Terkait prinsip efisiensi, hal tersebut menjadi asas dalam merumuskan kebijakan pemilu. Efisiensi tergantung pada kebijakan politik hukum yang diatur oleh undang-undang," katanya.

Ahmad Irawan juga menegaskan bahwa efisiensi adalah masalah teknis, tetapi yang lebih penting adalah memastikan proses Pilkada tetap dalam koridor konstitusionalisme.

"Menurut penalaran yang wajar, kita bisa mendapatkan kepala daerah yang berkualitas dengan biaya yang lebih efisien jika dipilih DPRD. Kita sudah mencoba mengefisienkan melalui pemilihan serentak, tetapi kenyataannya malah mahal dan rumit," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan keinginannya agar sistem Pilkada di Indonesia lebih efisien. Prabowo ingin gubernur, bupati, dan wali kota dipilih melalui DPRD.

Usulan Prabowo muncul sebagai respons terhadap saran Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tentang perlunya perbaikan proses Pilkada. Prabowo bahkan menyebut ingin meniru sistem negara tetangga.

"Saya lihat negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien. Sekali memilih anggota DPRD, mereka juga memilih gubernur dan bupati sekaligus," kata Prabowo saat acara HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

Prabowo juga menyinggung tingginya biaya yang dikeluarkan dalam Pilkada. Menurutnya, biaya dapat mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

"Jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, prosesnya lebih efektif dan dapat menekan biaya," ujarnya.

"Efisien, tidak banyak biaya. Uang yang dihemat bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, dan membangun irigasi," tutup Prabowo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga