Repelita, Jakarta 13 Desember 2024 - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto baru akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Agustus 2028.
Dody menyatakan hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur pendukung di IKN masih belum selesai dan tidak siap untuk menjalankan roda pemerintahan. Saat ini, fokus pembangunan IKN hanya pada aspek eksekutif.
“Saya hanya bilang kalau Presiden Prabowo bisa berkantor di IKN itu jika infrastruktur untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah selesai,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Dody juga mengakui belum dapat memastikan kapan pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif, beserta pendukung lainnya, akan selesai. Namun, dia memastikan bahwa proyek-proyek yang sudah berjalan dan terkontrak sebelumnya akan tetap dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kita menunggu arahan dari Presiden. Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan proyek yang sudah ada,” tutur Dody.
Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung, termasuk objek vital seperti pembangunan Istana Negara, Istana Garuda, 12 pos pengamanan, serta kantor Kepolisian Daerah (Polda).
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolda. Di lokasi sudah ada kantor Badan Intelijen Negara (BIN) dan kantor satelit BIN, termasuk pengamanan pasokan air minum,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Untuk melanjutkan pembangunan gedung pemerintahan di IKN pada 2025, termasuk proyek gedung untuk lembaga legislatif, yudikatif, dan hunian, OIKN meminta tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun.
“Kami sedang mengajukan anggaran tambahan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan sebesar Rp8,1 triliun,” ungkap Basuki.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok